Kabar Latuharary

Diskusi Pengelolaan Produk Hukum dengan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) sebagai pengemban tugas pembinaan hukum nasional membentuk JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pembentukan ini dilaksanakanberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasidan Informasi Hukum Nasional. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang jugamemproduksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusiaturut mendukung hal tersebut.

Dalam diskusi dengan JDIH BPHNyang bertempat di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Selasa (5/3/2019),JDIH Komnas HAM menyampaikan perkembangan pengelolaan JDIH Komnas HAM sejakterbentuk pada 2018 yang lalu.  

Kepala Bidang Otomasi DokumentasiHukum, Tyar menyampaikan bahwa JDIH Pusat berusaha mengintegrasikan seluruhproduk-produk hukum di semua K/L, dan kata kunci di pencarian aplikasi JDIHBPHN juga terus dikembangkan untuk memudahkan pencarian oleh pengguna dalammencari produk hukum.

Sementara itu, Kepala BidangPelayanan Informasi Hukum, Omon meminta JDIH Komnas HAM perlu membuat kataloghukum hingga proses ke metadata, karena ini sesuai dengan Permenkumham  Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi PengelolaanTeknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Lebih lanjut, Kepala BidangJaringan Informasi Hukum, Artiningsih, meminta pengelola JDIH Komnas HAMmelihat panduan dari Permenkumham No 02 Tahun 2013 terkait Pengelolaan, meskipunsaat ini peraturan tersebut dalam proses harmonisasi.

Sementara itu terkait integrasiJDIH, Martin, Staf TI Komnas HAM menyampaikan bahwa aplikasi JDIH Komnas HAMsaat ini sudah menggunakan sub domain Komnas HAM yang merupakan salah satusyarat melakukan integrasi data JDIH, selama proses menuju hal itu, databaseJDIH Komnas HAM akan menyesuaikan dengan database JDIH Pusat.

Terkait konten web JDIH KomnasHAM, Rima Purnama Salim, penanggung jawab JDIH menambahkan bahwa dalam halproduk hukum yang dimiliki oleh Komnas HAM yang membuat berbeda dengan instansilain adalah dengan adanya kovenan internasional dan glocery HAM.  Oleh karnanya, diharapkan pada saat integrasidata bisa menyesuaikan dengan jenis produk hukum yang ada di JDIH Pusat.

Sebagai Pembina JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH Pusat siap membantu danmembimbing pengembangan pengelolaan JDIH Komnas HAM.

(AUF)

Short link