Kabar Latuharary

Perhatian Komnas HAM untuk Hak Penyandang Disabilitas dalam Sesi Sidang Dewan HAM PBB ke-40

Jenewa- Wakil Ketua Bidang Eksternal KomnasHAM, Sandrayati Moniaga, menyampaikan intervensi oral saat menghadiri SidangDewan HAM PBB (Human Rights Council) ke 40 yang mengangkat tema Hak-hakPenyandang Disabilitas,  pada Rabu, 6 Maret 2019, di Palais DesNations,  Jenewa, Swiss

 

“KomnasHAM mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesiadan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan, pemantauan, dan pelaporan hak-hakpenyandang disabilitas di Indonesia,” tukas Sandra.

 

KomnasHAM, lanjut Sandra, juga menghargai kreativitas organisasi-organisasipenyandang disabilitas dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas diIndonesia di tengah kompleksitas persoalan ini.

 

Kendatidemikian, pada kesempatan tersebut, Komnas HAM juga menyampaikan fakta bahwa walaupunPemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak PenyandangDisabilitas, namun masih terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi antaralain akses untuk mendapatkan pekerjaan, akses terhadap pendidikaninklusif, akses terhadap obat-obatan, dan salah penanganan terhadap penyandangdisabilitas mental di panti-panti sosial yang menyebabkan terjadinya perampasankebebasan. 

 

“Olehkarena itu diperlukan penguatan berbagai upaya positif baik dari PemerintahIndonesia, pihak-pihak terkait dan para penyandang disabilitas, agarpersoalan-persoalan tersebut segera teratasi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut,menurut Sandra, Komnas HAM juga berpandangan bahwa percepatan penyelesaianPeraturan Pemerintah dan pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitasyang independen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas, perlu segera dilakukan.

 

“Kami mengharapkan segera dilakukan upaya-upaya oleh PemerintahIndonesia bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas. Lebih lanjut,kami juga berharapkan upaya-upaya ini dapat diterjemahkan hingga levelkementerian-kementerian terkait, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaanbaik milik Negara maupun swasta dalam mendorong pemajuan dan penghormatanhak-hak penyandang disabilitas,” tukasnya.


Perlu disampaikanbahwa CRPD (Conventionon the Right of Persons with Disabilities) diadopsi oleh PBB padageneral assembly  pada tanggal 13 Desember 2006 dan mendapatkan statuslegal penuh pada bulan Mei 2008. Negara-negara yang telah menandatangani konvensitersebut harus melaporkan setiap 4 (empat) tahun mengenai kondisi hak-hakpenyandang disabilitas di negaranya. Pada 18 Oktober 2011, Sidang Paripurna DPRRI yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII telah sepakat mengesahkan CRPD menjadi undang-undang. Lalu PemerintahIndonesia juga telah menerbitkan UU No.8 Tahun 2016 tentang PenyandangDisabilitas untuk menggantikan UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yangtidak lagi revelan.  (Fathya/ENS)
Short link