Kabar Latuharary

Komnas HAM RI Terima Kepresidenan Mahasiswa Trisakti Bahas Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998

Latuharhary   Komnas HAM RI menerima audiensi KepresidenanMahasiswa Trisakti yang mempertanyakan kelanjutan penyelesaian berkas-berkaspelanggaran HAM berat khususnya Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi IITahun 1998, pada Rabu, 8 Mei 2019 di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, JakartaPusat.

KepresidenanMahasiswa Trisakti mempertanyakan mengenai kelanjutan dari bolak-baliknyaberkas pelanggaran HAM yang berat antara Komnas HAM RI dan Kejaksaan Agung RI.Selain itu, mereka juga mempertanyakan mengenai status pengadilan HAM yangtidak permanen.

Perludisampaikan bahwa pada 27 November 2018, pihak Kejaksaan Agung RI mengembalikan9 (sembilan) berkas kasus pelanggaran HAM yang berat dengan petunjuk yang masihsama dengan tahun-tahun sebelumnya. Komnas HAM RI kemudian mengembalikan berkaskasus tersebut pada 27 Desember 2018 dengan tambahan 2 (dua) kasus, yaitu PeristiwaPembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 dan Peristiwa Rumah Geudong di Aceh.

PihakKepresidenan Mahasiswa Trisakti diterima langsung oleh Tim Tindak Lanjut HasilPenyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat antara lain Amiruddin (KoordinatorPenegakan HAM), Sandrayati Moniaga (Wakil Ketua Bidang Eksternal), ImeldaSaragih (Kepala Bagian Layanan Pengaduan), dan Avokanti (Analis Pengaduan).

Amiruddinmenjelaskan bahwa Komnas HAM RI selaku penyelidik berdasarkan Pasal 18 ayat (1)UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah menyelesaikan penyelidikankeseluruhan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara tugas melakukanpenyidikan, menjadi ranah dari Kejaksaan Agung RI.

Terkaitpertanyaan mengenai status pengadilan HAM, Sandrayati Moniaga menjelaskan bahwalebih baik berfokus pada advokasi dan rekrutmen hakim yang berkualitas. Mengingatsaat ini para hakim pengadilan HAM telah banyak yang meninggal dunia danterbatasnya jumlah hakim yang memahami isu HAM di Mahkamah Agung RI.

Selainitu, Komnas HAM RI juga mengajak Kepresidenan Mahasiswa Trisakti untuk turut mendorongpemerintah, terutama Kejaksaan Agung RI, DPR RI, dan sejumlah instansi terkaitlainnya untuk merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun2000, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM RI.

Terlepasdari persoalan tersebut di atas, peserta audiensi juga menanyakan mengenaiperspektif Komnas HAM RI terkait kematian KPPS sehubungan dengan Pemilu 2019. Mengenaiisu ini, Amiruddin menjelaskan tengah melakukan koordinasi dengan KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) guna membahas hal tersebut lebihlanjut.

Isuyang tengah didalami adalah mengenai proses penghitungan tanpa jeda yangtercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pada akhir audiensi,para peserta meminta agar Komnas HAM RI bersedia untuk kerja sama dalam edukasiHAM bagi para mahasiswa, dimana permintaan ini disetujui oleh kedua komisioner.(PO/ENS)

Short link