Kabar Latuharary

Pelaksanaan Pemilu Terindikasi Abaikan HAM, IKB UI Datangi Komnas HAM

Latuharhary – Kematian ratusan Petugas KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pasca pencoblosan serentak pileg danpilpres 17 April 2019 lalu menuai keprihatinan Ikatan Keluarga BesarUniversitas Indonesia (IKB UI) yang kemudian melakukan audiensi dengan KomnasHAM di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada Selasa, 14 Mei 2019.

 

KoordinatorAdvokasi Hukum IKB UI, Djudju Purwantoro, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemiluharus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU tentang pemilu. “Tidak adanyaperjanjian hukum terhadap jam kerja petugas KPPS  merupakan hal penting yang terabaikan oleh PelaksanaPemilu. Mengacu pada UUD 1945, negara kita merupakan negara yang berlandaskan hukum,"ujar Djudju didampingi 19 orang anggota IKB UI lainnya.

 

Djudjujuga menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lalai karena tidakmelakukan layanan pemeriksaan kesehatan maupun memastikan jaminan kesehatanbagi para petugas KPPS. Kelalaian tersebut, menurutnya, telah melanggar prinsipHAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

 

IKBUI pun meminta Komnas HAM untuk proaktif mendorong pemerintah mengungkap penyebabkematian ratusan petugas KPPS tersebut.  Selain itu, IKB UI berharapKomnas HAM mampu membawa permasalahan ini ke forum HAM internasional. IKBmendesak Komnas HAM segera menyelesaikan penyelidikannya dan memberikankesimpulan serta rekomendasi atas kasus tersebut.

 
 

WakilKetua Bidang internal yang juga Ketua Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM,Hairansyah, menerima langsung pengaduan dari IKB UI ini. Ia menyampaikanapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas aduan tersebut. "Terima kasihatas dorongan untuk kami," ujarnya.

 

KomnasHAM, jelasnya, telah mendorong pemerintah untuk menemukan kejelasan ataspenyebab kematian ratusan petugas KPPS tersebut. Bahkan Komnas HAM juga telahmelakukan diskusi dengan pihak Menkes RI dan menyimpulkan bahwa pemerintah telahmelakukan upaya untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.

 

Dalamrangka pembuktian lebih lanjut, lanjutnya, Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM masihmelakukan investigasi di lapangan. Hairansyah menargetkan pada tanggal 21 Mei2019, Komnas HAM akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi atas penyelidikankasus tersebut. (AM/IW/ENS).

 

 

Short link