Kabar Latuharary

Komnas HAM Evaluasi Implementasi Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Latuharhary - Komnas HAM melaluiSubkomisi Penegakan HAM menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)untuk mengevaluasi penerapan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang ReformaAgraria terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM di Bidang Agraria di Jakarta,pada 26 April 2019.

 

FGD merupakan rangkaian kegiatan Tim Agraria yangdibentuk di bawah koordinasi Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin dan KepalaBiro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto.

 

Diskusi ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi anggotatim terhadap permasalahan agraria dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan.Dalam rangka memperkaya jalannya diskusi, dihadirkan 2 (dua) orang narasumber yaituEko Cahyono dari Sayogyo Institute dan Zenzi dari WALHI.

 

Diskusi dibuka oleh arahan Koordinator Subkomisi PenegakanHAM tentang ruang lingkup kerja Tim Agraria di Subkomisi Penegakan HAM dan harapanyang ingin dicapai dari hasil diskusi.

 

Salah seorang narasumber mengangkat materi dengan judul“Akar Masalah Agraria dan Inisiatif Kebijakannya: Reforma Agraria yangBagaimana?”. Ia menyampaikan bahwa Reforma Agraria sesungguhnya bertujuan untuk mengurangikesenjangan pengusaaan sumber-sumber kekayaan alam (Sumber Daya Alam) antararakyat dan pemilik modal.

 

Halini dilakukan melalui penataan kembali pengusaaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan sumber daya alam melalui pendistribusian sumber-sumber kekayaan agraria tersebut dalam rangkamenciptakan keadilan di bidang pengusaaan dan pemilikan tanah.

 

Akan tetapi, padaimplementasinya, konsep ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Selama hampir 4 (empat)tahun program reforma agraria, Pemerintah baru mampu mewujudkan legalisasipemilikan tanah melalui penerbitan dan memberikan sertifikat tanah atasobjek-objek yang sudah jelas penguasaannya.

 

Sementaraprogram redistribusi tanah yang awalnya dijanjikan akan meliputi distribusi sampai dengan 4,5juta hektar lahan, hingga hariini baru terealisasi seluas 785 hektar saja yang meliputi 4Desa.

 

Perlu disampaikan bahwa dalamkurun waktu 2016 s.d. 2018, Komnas HAM telah menerima ± 211 kasus terkait isu agrariaatau sekitar 23,14 persen dari total keseluruhan kasus yang diterima danditangani oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan dan BagianDukungan Mediasi. Dengan rincian, sektor pertanahan terkait Barang Milik Negaraterdapat90 kasus, sektor perkebunan sebanyak 38 kasus, sektor pembangunan infrastruktur sebanyak 32 kasus, pertambangan 27 Kasus dan kehutanan 24 kasus.

 

Sementara berdasarkan sebaran wilayah, beberapadaerah penyumbang konflik agraria tertinggi adalah ProvinsiDKI Jakarta yang kemudian disusul Jawa Barat, KepulauanRiau, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

 

FGD ini telah merumuskan beberapacatatan penting terkait penerapan PerpresNo 86/2018 tentang Reforma Agraria. Selain itu, dari berbagai identifikasi informasi yangberkembang dalam diskusi, juga diperoleh beberapa tawaran yang diusulkan, akan tetapi masihmembutuhkan koreksi, baik melalui direvisi maupun penambahan dari penerapan yang berkorelasi terhadapperlindungan dan pemenuhan HAM. (Rina/Mei/ENS)

Short link