Kabar Latuharary

Komnas HAM : Pemerintah harus Berperspektif HAM dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Latuharhary – Komnas HAM menggelar diskusi media dengan tema“Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Perspektif HAM” di Kantor Komnas HAM RI,Menteng, Jakarta Pusat (14/05).

Narasumber yang hadir yakni Amiruddin (Komisioner Komnas HAM), DewiKartika (Konsorsium Pembaruan Agraria), Zenzi Suhadi (Wahana Lingkungan HidupIndonesia) dan sebagai moderatordiskusi Gatot Ristanto (Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM).

Diskusiini untuk merespon Presiden yang menggelar rapat terbatas kabinet mengenai permasalahan tanah atau konflik agraria. Dalam rapattersebut, beliau menghimbau terhadap para kabinetnya agar mempercepatpenyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini,Komnas HAM turut menyambut kehendak presiden tersebut. Pada tahun 2018 hingga 2019,Komnas HAM telah menerima kurang lebih 169 pengaduan terkait konflik agraria.

“Kami di Komnas HAM paling tidak di tahun2018 sampai 2019 bulan ini ada 169 pengaduan, tahun-tahun sebelumnya juga banyak. Dansebagian besar pengaduan ini sampai saat ini belum ditangani atau belumterselesaikan” kata Amir,  Komisioner Komnas HAM KoordinatorPenegakan HAM.

Dalam mendukung penyelesaian konflikagraria ini, Komnas HAM juga turut memberikan masukan terhadap pemerintah untukfokus terhadap penyelesaian persoalan hak asasi manusia.

“Jika pemerintah memang inginmenyelesaikan masalah-masalah agraria ini, yang paling penting adalah apakahlangkah penyelesaian itu nantinya menjawab persoalan hak asasi manusianya atautidak, memenuhi hak atau tidak.” Ungkapnya.

Selain itu, Amir juga mempertanyakan dalampenyelesaian konflik ini apakah nantinya akan mengembalikan lahan garapanmasyarakat atau tidak. Karena menurut beliau bagi masyarakat, tanah garapanadalah hidup mereka.

“yang paling penting diperhatikan ialahapakah langkah penyelesaian itu nantinya menjawab persoalan hak asasimanusianya atau tidak, memenuhi hak atau tidak, Apakah penyelesaiannya itu akanmengembalikan lahan garapan masyarakat itu atau tidak. Karena bagi masyarakat,terutama di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, yang daerahnyamasyarakatnya masih sangat bergantung pada tanah, tanah garapan ialah hidupmereka.” Ungkap Amiruddin. (Radhia/ Banu)

Short link