Kabar Latuharary

Puluhan Massa Aliansi Pribumi Bersatu Desak Komnas HAM Selidiki Kematian Ratusan Petugas KPPS

Latuharhary – Komnas HAM menerima pengaduan/ audiensi AliansiPribumi Bersatu yang menuntut penyelidikan atas kematian ratusan Petugas Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) pasca coblosan serentakPilpres dan Pileg 17 April 2019 silam di ruang pengaduan Komnas HAM, Jumat (17/05/2019).

Pengaduan yang diawali dengan aksi massa sebanyakkurang lebih 30 orang di depan kantor Komnas HAM Jakarta tersebut, menyampaikansejumlah rekomendasi, antara lain mendesak Komnas HAM membentuk Tim PencariFakta guna mengusut tuntas meninggalnya ratusan petugas KPPS yang dinilai tidakwajar, mendesak Komnas HAM melakukan investigasi sebagaimana ketentuan UU No.39Tahun 1999 tentang HAM dan mengumumkannya kepada publik, serta mendesak KomnasHAM menyampaikan hasil investigasi kepada Bawaslu RI sehingga dapat dikeluarkantindakan dan sanksi tegas.

“Rekomendasi yang disampaikan kepada Komnas HAM inijuga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta Bawaslu RI,”tukas Anton Suseno pimpinan aksi.

Para perwakilan aksi pun menyampaikan sejumlahtuntutan antara lain meminta Komnas HAM membantu memperjelas kelangsungan hidupkeluarga korban. “Tolong Komnas HAM membantu memperjelas nasib korban yangmeninggal dan keluarganya karena mereka ini menghembuskan nafas yang terakhirakibat melaksanakan tugas negara,” ujar salah seorang perwakilan aksi.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang peserta aksijuga menanyakan perihal kebenaran informasi yang beredar bahwa terdapat suratyang dikeluarkan oleh Kemenkes RI mengenai larangan dilakukannya otopsi atasjasad petugas KPPS. “ Apakah informasi ini valid. Kalau valid, Komnas HAM harusbertindak cepat dan tegas?,” katanya.

Pengaduan ini diterima langsung oleh Wakil KetuaKomnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, dan Komisioner Pengkajian danPenelitian, Choirul Anam. Keduanya menyampaikan apresiasi dan respon positifatas kedatangan peserta aksi.

Sandra menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yangmenimpa ratusan Petugas KPPS dan mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah membentuktim yang tengah bekerja menyelidiki kasus ini.

Tim tersebut telah diterjunkan di 6 (enam) provinsiyaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah danNusa Tenggara Barat. “Rencananya memang dibutuhkan investigasi dan pemantauanlanjutan dan ada proses pengolahan data. Kiranya temuan kami dan kepedulianBapak dan Ibu sekalian dapat berkontribusi untuk mencegah persoalan serupa berulangdi kemudian hari,” ujarnya.

Serupa dengan Sandra, Anam kembali menegaskan bahwa timbentukan Komnas HAM saat ini tengah berproses dan hasil awal penyelidikan akandisampaikan secara terbuka kepada publik pada 21 Mei 2019. “Kami mempersilahkankepada Bapak dan Ibu apabila memiliki data tambahan untuk menyampaikannyakepada kami dan alangkah lebih baik apabila disampaikan secara tertulis danformal,” katanya.

Anam juga merespon sejumlah pertanyaan peserta aksi,antara lain perihal surat edaran Kemenkes RI terkait larangan otopsi. “Secarapribadi saya belum pernah mendengar tapi terimakasih informasinya, akan kamilacak,” tukasnya.

Ia pun menegaskan bahwa Komnas HAM sebagai lembaganegara yang independen, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia,termasuk hak-hak para korban. Komnas HAM, menurutnya, juga berorientasi untukmencegah agar persoalan serupa tidak berulang di kemudian hari. “Oleh karenaitu kami harus mempengaruhi kebijakan. Siapapun pihak yang harus kamikomunikasikan agar persoalan ini tidak berulang, akan menjadi sasaranrekomendasi Komnas HAM,” tegasnya.

Sebelumnya sempat beredar informasi melalui duniamaya, bahwa aksi yang digelar di Komnas HAM hari ini akan melibatkan hingga1000 massa. (ENS/ Foto : Banu)

Short link