Kabar Latuharary

Komnas HAM Siap Kawal Implementasi Global Compact of Migration

Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negaraanggota PBB yang turut serta mengadopsi Global Compact of Migration atau GlobalCompact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) di Marrakesh, Maroko pada10 Desember 2018 lalu.


 Perjanjian antarnegara tersebut berisi tentang semua hal yang sifatnyamengatur migrasi internasional secara komprehensif dan menyeluruh. Komnas HAMRI pun siap mengawal dalam tataran pelaksanaan komitmen bersama pemerintahIndonesia mewujudkan GCM.


“Komnas HAM melihat ini bukan sekadar dokumen, tetapi agenda kerja pentingdalam mewujudkan komitmen kolektif antara berbagai negara terkait penghormatan,perlindungan, dan peningkatan hak asasi imigran dan pengungsi," jelasWakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam sosialisasiGCM bersama Ditjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI danInternational Organization for Migration (IOM), Jumat (3/5/2019).


 Komnas HAM, lanjutnya, berupaya mengurangi pemicu yang merugikan darifaktor struktural dengan fokus pada isu agraria dan intoleran. Keterlibatanlembaga pemerintah independen ini terutama dalam hal penyusunan rencana aksiselanjutnya. "Kami siap berkontribusi dan berpartisipasi melalui langkah-langkahriil kedepan yang direncanakan oleh Kemenlu dan IOM,” ungkap Sandrayati.


GCM yang disusun berdasarkan Deklarasi New York  (2016), saat iniberada pada tahap implementasi. Negara-negara didorong untuk segeramelaksanakan GCM, membangun sinergi kebijakan, dan menyusun prioritas nasionaldalam implementasinya. GCM telah diadopsi oleh mayoritas anggota PBB dalam suatu Intergovernmental Conference. 


Mengingat keikutsertaan Indonesia dalam proses adopsi GCM tersebut, makapemerintah Indonesia memandang perlu untuk menindaklanjutinya di tingkatnasional. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan yangberasal dari 23 kementerian/lembaga yang menangani masalah imigrasi,ketenagakerjaan, pendidikan, penegak hukum, termasuk Komnas HAM.  


Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan target parapemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat. Pada sesi pertama dihadirkandua pemateri, yaitu Direktur Sosbud dan OINB Kementerian Luar NegeriKamapradipta Isnomo dan Kepala Misi IOM Louis Hoffmann. 


Strategi Implementasi CGM di Indonesia


Pentingnya kerja sama dalam kerangka GCM antara Indonesia dan negara lainsesama pengirim buruh migran juga menjadi perhatian penting. Kemudian, pesertapanel mengidentifikasi perkembangan tata kelola imigrasi Indonesia, termasukperundang-undangan baru yang dimiliki Indonesia.  


Mereka menyuarakan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas, bagian daristrategi, serta rencana aksi implementasi GCM. Hal ini sesuai dengan prinsipGCM yang mengedepankan nilai HAM dalam perlindungan para migran yang disebut“End-to-End Protection for All Migrants”. 


Terkait isu GCM, Komnas HAM secara aktif melakukan pembahasan terkait GCMdan migrasi bersama dengan anggota National Human Rights Institutions of HumanRights di dalam forum regional South East Asia National Human RightsInstitution Forum (SEANF). 


Sejauh ini peran pemerintah dalam mendukung GCM adalah melakukan perubahanUU. No 39 Tahun 2004 ke UU No.18 Tahun 2017 tentang Pembangunan Lembaga TerpaduSatu Atap (LTSA), pembentukan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), danpembaruan MOU Bilateral antara Indonesia dan negara penempatan. Sedangkan ruanglingkupnya adalah dalam bidang pembangunan, perlindungan/penegakan hukum, kerjasama dan sinergi, serta tata kelola.


Peran Indonesia adalah pengarusutamaan GCM dalam forum kerja dan organisasiinternasional. Hal ini dilaksanakan dengan  aktif mengawal negosiasimodalitas International Migration Review Forum (IMRF), melanjutkan upayapengarusutamaan GCM ke dalam berbagai mekanisme kerja sama dan organisasiinternasional, serta membumikan GCM di tingkat nasional dan daerah.


GCM merupakan bentuk dari tindakan nyata pemerintah untuk mewujudkanmigrasi yang aman, tertib, dan teratur. Dokumen ini juga menjadi dasar kerjasama dalam mengatasi migrasi yang tidak resmi, memerangi perdagangan danpenyelundupan manusia, mengelola perbatasan, dan memfasilitasi pemulangan.Dalam jangka panjang, GCM akan memperkuat kontribusi migran dan migrasi kepembangunan yang sifatnya berkelanjutan. (Sisca/Sasanti)

Short link