Kabar Latuharhary

Komnas HAM dan BSSN akan Jalin Kerja Sama terkait Layanan Gov-CSIRT

Latuharhary -  Komnas HAM menghadiri acara FGD yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mengangkat tema “Kolaborasi Instansi Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional”, bertempat di Hotel Mercure, Ancol,  Jakarta (09/07/2019).

Melalui kegiatan ini, Komnas HAM berencana menjalin kerja sama dengan BSSN terkait layanan Gov-CSIRT Indonesia dengan langkah awal melakukan Vulnerability Assessment atau mencari celah keamanan pada Sistem Aplikasi yang ada di Komnas HAM.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut, dihadiri oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Andante Arundhati, yang didampingi oleh beberapa staff Komnas HAM di Bagian Dukungan Penyuluhan HAM. Acara ini juga turut mengundang berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga total peserta yang hadir mencapai kurang lebih 330 orang.

“Komnas HAM memiliki banyak informasi yang sifatnya rahasia, saya rasa dengan adanya kerjasama ini, keamanan informasi siber di Komnas HAM dapat terlindungi dengan baik” Ujar Andante.

Perlu disampaikan bahwa Gov-CSIRT Indonesia merupakan Computer Security Incident Response Team sektor pemerintah yang telah diluncurkan oleh BSSN untuk menjaga keamanan informasi penyelenggaraan e-Government di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi sasaran utama serangan siber.

Acara ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa insiden keamanan siber, khususnya serangan keamanan siber yang canggih, bisa menjadi tugas yang sangat sulit, bahkan untuk organisasi yang paling maju sekalipun. Banyaknya organisasi yang belum mengetahui kondisi kematangan di dalam organisasinya, menyebabkan  penanganan insiden keamanan siber berjalan lambat dan belum efektif.

Cara terbaik untuk untuk mengetahui kondisi kematangan dan kemampuan penanganan insiden keamanan pada sebuah organisasi adalah mengukurnya dengan Instrumen.  Instrumen ini digunakan sebagai alat untuk menilai (asses) keadaan kematangan organisasi, yang dapat difungsikan untuk  menanggapi  insiden keamanan siber dengan cara yang cepat, efektif dan aman.

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam pidato pembukaan acara FGD tersebut menyampaikan bahwa  instrumen berupa alat penilaian (assessment) yang dinamai CREST- CSIR Cyber Security Incident Response Guide ver.1.0 dibuat BSSN dengan harapan dapat menjadi  Instrumen pengukuran tingkat kematangan siber di instansi penyelenggara sistem elektronik, baik di tingkat pusat atau pun unit kerja di bawahnya untuk  menanggapi  insiden keamanan siber dengan cara yang cepat, efektif dan aman.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber. BSSN bertugas menjaga keamanan siber dan sandi negara dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. (Radhia/ Ferry/ ENS)

Short link