Latuharhary- Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menegaskan usaha Komnas HAM dalam mempromosikan dan menyebarluaskan HAM. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pembuka kegiatan Workshop dan Konsinyasi Penyusunan Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang dilaksanakan di Hotel Savero Depok, Jawa Barat, Selasa (23/07/2019).

“Saat ini kita berada pada era pertarungan nilai, gagasan dan paradigma yang sedang mengemuka yang menjadi fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Program Sekolah Ramah HAM merupakan salah satu jawaban dari Komnas HAM untuk mempromosikan dan menyebarluaskan HAM,” paparnya.

Pada konteks ini, lanjut Beka, promosi dan penyebarluasan HAM yaitu dengan melihat kebutuhan sekolah yang diharapkan dapat memanusiakan manusia dan bisa menempatkan harkat dan martabat peserta didik dan pendidik sebagai manusia.

Lebih lanjut, Beka menyebutkan bahwa saat ini masih banyak pengaduan di media sosial mengenai sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar namun justru masih banyak terjadi diskriminasi.

“Sekolah yang sejatinya menjadi tempat belajar untuk menjadi manusia seutuhnya, justru masih banyak terjadi diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi tidak hanya pada aspek SARA saja, namun sudah sampai pada masalah keadilan dan ekonomi. Contohnya banyak terjadi kasus si miskin di sekolah menjadi korban bullying karena tidak pernah dijemput menggunakan mobil. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian Komnas HAM melalui program Sekolah Ramah HAM,” tegasnya.

Perlu disampaikan bahwa sejak tahun 2015, Komnas HAM telah melaksanakan mandatnya melalui program Sekolah Ramah HAM: Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan. Telah disusun pula draf indikator dan instrumen penilaian Sekolah Ramah HAM yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2017 yang akan menjadi alat ukur sekolah yang memenuhi kriteria sebagai pilot project dan role model Sekolah Ramah HAM.

Dalam kesempatan kali ini, Beka juga menyampaikan harapannya dalam penyusunan draf indikator dan instrumen penilaian Sekolah Ramah HAM yang tengah dikerjakan. “Dalam penyusunan draf indikator dan instrumen penilaian harus mampu memotret semua aspek HAM di sekolah, termasuk sampai pada fasilitas untuk disabilitas. Dapat dirumuskan indikator-indikator yang tidak hanya aplikatif tapi juga substanstif yang mampu menjawab tantangan zaman dan mampu mengarahkan untuk kedepan akan seperti apa pendidikan yang ramah HAM,” pungkasnya. (Tari/Ibn)