Latuharhary – Komnas HAM menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah stakeholder guna membahas kontribusi para stakeholder pada penyelenggaraan Festival HAM 2019, di ruang pleno utama gedung Komnas HAM Menteng Jakarta, pada Jumat (05/07/2019).

Festival HAM yang akan dilaksanakan pada November 2019 di Jember itu rencananya akan melibatkan sejumlah stakeholder terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan beberapa pihak lainnya.

Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Pada kesempatan tersebut, Taufan memberikan masukan agar penyelenggaraan Festival HAM tahun ini berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mensosialisasikan hak asasi manusia khususnya di kalangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut ia berharap ketika HAM telah sangat dipahami oleh banyak kalangan, khususnya para pengambil kebijakan di daerah, dapat berimplikasi terhadap upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. “Kami berharap hal ini akan berdampak pada percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM Yang Berat. Ke depannya kami juga berharap agar kerja sama antar lembaga atau instansi pemerintah dan non pemerintah akan semakin baik khususnya dalam membumikan HAM di Indonesia,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Andante Widi Arundhati, selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM yang juga PIC kegiatan Festival HAM 2019, menjelaskan mengenai konsep penyelenggaraan Festival HAM yang akan diselenggarakan di Jember-Jawa Timur tersebut.

Perlu disampaikan bahwa Festival HAM tahun ini akan diselenggarakan pada bulan November 2019. Terpilihnya Kota yang terkenal dengan kesenian musik patrol tersebut karena Jember dinilai memiliki berbagai prestasi dalam bidang hak asasi manusia seperti beberapa program yang berkaitan dengan SGD’s, dimana di dalamnya terdapat upaya pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan jaminan pendidikan pada anak. (Radhia/ ENS)