Kabar Latuharary

Komnas HAM Prakarsai Dialog Kemanusiaan Nduga

LatuharharyKomnas HAM menyelenggarakan dialog yang melibatkan sejumlah stakeholder guna mempercepat penanganan masalah kemanusiaan dan pengungsi internal di Nduga, bertempat di Ruang Rapat Pleno Gedung Komnas HAM Menteng, Senin (5/8/2019).

Dialog kemanusiaan ini dibuka langsung oleh Koordinator Pemajuan HAM yang juga menjabat Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Pada kesempatan tersebut, turut melibatkan beberapa pihak lainnya, antara lain perwakilan Amnesty International, IOM, Yayasan Satu Keadilan (YSK), Yayasan Pusaka, Federasi Kontras, hingga perwakilan Kontras Papua.

Pada kata sambutannya, Beka memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Komnas HAM terkait persoalan kemanusiaan di Nduga, Papua. Beliau menjelaskan bahwa Komnas HAM telah mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI) dan telah meminta kepada pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan para relawan.

“Pernah ada bantuan dari Kementerian Sosial, namun ditolak oleh warga setempat karena terlambatnya pasokan bantuan, membuat masyarakat mencurigai bantuan tersebut,” ungkap Beka.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan sejumlah materi penting yang telah disampaikan Komnas HAM ketika mengadakan pertemuan dengan Kementerian PMK RI, antara lain membicarakan langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali Pemerintah Kabupaten Nduga mengingat upaya ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan (perang) antara pihak TNI dengan pihak Kepolisian. Selain itu, Komnas HAM juga telah mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan tim relawan dan gereja untuk pendistribusian bantuan.

Trauma healing merupakan upaya yang tidak mudah, namun tim trauma healing yang telah dikirim justru memperumit situasi dan keadaan. Pengungsi justru menjadi lebih trauma karena yang dikirim adalah orang-orang yang tidak memahami kondisi Papua,” sesalnya.

Menanggapi paparan yang disampaikan Beka, beberapa pihak terkait yang tampak hadir pada kesempatan tersebut turut memberikan responnya. Salah satunya Sam Awon dari Kontras Papua. Ia menyampaikan pendapatnya khususnya terkait penolakan bantuan oleh warga. Ia juga mengungkapkan  kasus penyanderaan seorang bayi di Yidi, Nduga.

“Terkait penolakan bantuan oleh warga, telah ditangani dengan membangun kesepakatan antara pihak gereja, tim relawan serta Dinas Sosial Papua. Perlu menjadi perhatian bahwa konflik di Nduga  melibatkan pihak tentara, sehingga bantuan seharusnya tidak didistribusikan oleh salah satu pihak yang terlibat/ berkonflik,” papar Sam Awon.

Pada kata penutupnya, Beka Ulung Hapsara yang juga berperan selaku moderator Dialog Kemanusiaan Nduga kali ini, meminta kelengkapan data terkait pernyataan bahwa terdapat 182 orang yang meninggal akibat konflik di Nduga, serta kelengkapan data terkait penyenderaan bayi di Yidi, Nduga.

“Komnas HAM akan lebih aktif untuk sharing dan memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Kementerian atau Lembaga serta Gereja dan terutama terkait keterlibatan TNI/POLRI. Komnas HAM juga akan mencoba untuk lebih bersikap agresif terkait bantuan kemanuasiaan di Nduga dan akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga tekait, pungkas Beka. (Radhia)

Short link