Kabar Latuharary

Komnas HAM Prakarsai Dialog Kemanusiaan Nduga

LatuharharyKomnas HAM menyelenggarakandialog yang melibatkan sejumlah stakeholder guna mempercepat penanganan masalahkemanusiaan dan pengungsi internal di Nduga, bertempat di Ruang Rapat PlenoGedung Komnas HAM Menteng, Senin (5/8/2019).

Dialog kemanusiaan ini dibuka langsung olehKoordinator Pemajuan HAM yang juga menjabat Komisioner Pendidikan danPenyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Pada kesempatan tersebut, turutmelibatkan beberapa pihak lainnya, antara lain perwakilan AmnestyInternational, IOM, Yayasan Satu Keadilan (YSK), Yayasan Pusaka, FederasiKontras, hingga perwakilan Kontras Papua.

Pada kata sambutannya, Beka memaparkan sejumlahupaya yang telah dilakukan Komnas HAM terkait persoalan kemanusiaan di Nduga,Papua. Beliau menjelaskan bahwa Komnas HAM telah mengadakan rapat koordinasiterbatas dengan Kementerian KoordinatorPembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI) dan telah meminta kepada pemerintah untuk dapatbekerjasama dengan para relawan.

“Pernah ada bantuan dari Kementerian Sosial, namunditolak oleh warga setempat karena terlambatnya pasokan bantuan, membuatmasyarakat mencurigai bantuan tersebut,” ungkap Beka.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan sejumlah materipenting yang telah disampaikan Komnas HAM ketika mengadakan pertemuan denganKementerian PMK RI, antara lain membicarakan langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkankembali Pemerintah Kabupaten Nduga mengingat upaya ini merupakan salah satu carauntuk mengurangi ketegangan (perang) antara pihak TNI dengan pihak Kepolisian.Selain itu, Komnas HAM juga telah mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasamadengan tim relawan dan gereja untuk pendistribusian bantuan.

Trauma healingmerupakan upaya yang tidak mudah, namun tim trauma healing yang telah dikirim justru memperumit situasi dan keadaan.Pengungsi justru menjadi lebih trauma karena yang dikirim adalah orang-orang yangtidak memahami kondisi Papua,” sesalnya.

Menanggapi paparan yang disampaikan Beka, beberapapihak terkait yang tampak hadir pada kesempatan tersebut turut memberikan responnya.Salah satunya Sam Awon dari Kontras Papua. Ia menyampaikan pendapatnyakhususnya terkait penolakan bantuan oleh warga. Ia juga mengungkapkan  kasus penyanderaan seorang bayi di Yidi,Nduga.

“Terkait penolakan bantuan oleh warga, telah ditanganidengan membangun kesepakatan antara pihak gereja, tim relawan serta DinasSosial Papua. Perlu menjadi perhatian bahwa konflik di Nduga  melibatkan pihak tentara, sehingga bantuan seharusnyatidak didistribusikan oleh salah satu pihak yang terlibat/ berkonflik,” papar SamAwon.

Pada kata penutupnya, Beka Ulung Hapsara yang jugaberperan selaku moderator Dialog Kemanusiaan Nduga kali ini, memintakelengkapan data terkait pernyataan bahwa terdapat 182 orang yang meninggalakibat konflik di Nduga, serta kelengkapan data terkait penyenderaan bayi di Yidi,Nduga.

“Komnas HAM akan lebih aktif untuk sharing dan memberikan pertimbanganserta rekomendasi kepada Kementerian atau Lembaga serta Gereja dan terutamaterkait keterlibatan TNI/POLRI. Komnas HAM juga akan mencoba untuk lebihbersikap agresif terkait bantuan kemanuasiaan di Nduga dan akan berkoordinasidengan kementerian atau lembaga tekait, pungkas Beka. (Radhia)

Short link