Latuharhary-Tiga lembaga negara independen sepakat bersinergi memperkuat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.
"Tiga NHRI (National Human Rights Institutions), Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mendiskusikan pembagian distribusi kerja berdasarkan mandat, penanganan pengaduan, sehingga ada sinergi memperkuat rekomendasi dalam pemantauan kasus karena langkahnya terkait alur pengaduan agar lebih maksimal," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara perkenalan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020-2024 di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Ketua KPAI Susanto mengamini pernyataan Taufan terkait sinergi lembaga. Selain sinergi kemitraan kerja, menurutnya ketiga lembaga perlu menjaga idealisme untuk membangun iklim penegakan hak asasi manusia di ranah publik.
"Kemitraan Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempyan telah terbangun dengan baik karena penanganan kasus secara cross cutting. Selain itu sinergi advokasi juga terjadi, kedepannya agar tak tumpang tindih, perlu komunikasi lebih lanjut," ujar Susanto menilai.
Ketua Komnas Perempuan Dewi Kanti sepakat bahwa sinergi memerlukan jadwal evaluasi antarlembaga.
Hal tersebut direspons oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara bahwa sinergi bisa dimulai melalui pembentukan protokol komunikasi penanganan kasus Papua supaya seluruh NHRI terlibat bersama masyarakat sipil.
"Penyelesaiannya selalu menemui perdebatan, namun di fakta dan data lemah sehingga mempengaruhi penyelesaian kerja. Lebih komprehensif jika KPAI ikut bergabung untuk penanganan pengungsi Nduga yang sebagian besar anak-anak dan perempuan,"urai Beka.
Sinergi, menurutnya, dapat membangun kredibilitas NHRI diharapkan lebih aktif lagi serta ikut memengaruhi keputusan negara, bukan sekadar formalitas. Untuk merealisasikan rencana ketiga lembaga negara ini bakal diadakan pertemuan kembali pada awal Februari 2020 mendatang.(IW)
Short link
