Jakarta-Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis beserta jajaran petinggi Kepolisian Negara RI (Polri) menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas beberapa potensi kerja sama kedua pihak.
"Pak Kapolri ini penyuka Iwan Fals," ujar Taufan mengawali perbincangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).
Disentil dengan kalimat akrab tadi, Idham dengan terbuka menyampaikan maksud kedatangannya secara lugas. Didampingi Irwasum Polri Komjen (Pol) Moechgiyarto, Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ignatius Sigit Widiatmono, Staf Ahli Sosbud Kapolri Irjen (Pol) H.M. Fadil Imran, Staf Ahli Sospol Kapolri Irjen (Pol) Nico Afinta Karo-Karo, dan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Argo Yuwono, ia optimistis menjalin komunikasi lebih baik dengan Komnas HAM.
"Polri ingin membangun komunikasi menyatukan persepsi dan menyamakan visi terutama dalam membina 470 ribu personil Polri. Kami melihat pentingnya komitmen perbaikan kedepan karena Polri sebagai anggota yang dipersenjatai, sebagai aparat hukum yang riskan untuk melakukan pelanggaran HAM," jelas Idham.
Demi mengantisipasi hal-hal negatif yang merusak citra Polri, Idham berinisiatif menggandeng berbagai pihak, salah satunya Komnas HAM untuk menambah wawasan anggota Polri agar menerapkan metode kerja berprinsip hak asasi manusia.
"Polri siap membantu mencetak buku saku dan buku manual untuk Reskrim, Sabhara, dan Brimob serta manual pelatihan HAM untuk polisi dan Brimob," ujar Idham menegaskan.
Data Komnas HAM menunjukkan, terdapat aduan masyarakat terkait kepolisian sebanyak 744 kasus. Sebanyak 239 di antaranya ditangani Komnas HAM. Polri merespons 151 kasus dalam bentuk klarifikasi dan penanganan. Termasuk dalam pemberian rekomendasi peristiwa 21-23 Mei 2019 dan 24-30 September 2019
Penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kapolri dan Ketua Komnas HAM pada 16 Maret 2017 dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polda Jawa Tengah, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Komnas HAM juga memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota Polri di beberapa wilayah dan kuliah umum sekolah perwira menengah Polri.
Poin penting bagi Komnas HAM, imbuh Taufan, adalah menjaga koridor hukum dan demokrasi. Ia berharap, terbentuk protokol komunikasi yang ditingkatkan seperti yang telah tercipta saat penanganan peristiwa massa pada bulan Mei 2019 lalu.
"Kita sangat terbuka mendapat masukan dan duduk bersama mencari way out (jalan keluar) segala persoalan. Mengutip Iwan Fals, kemesraan ini janganlah cepat berlalu," balas Idham.
Pertemuan yang berlangsung sekira satu jam ini dalam rangka Koordinasi dan Penguatan Kolaborasi Komnas HAM-Polri. Hadir pula Wakil Ketua Eksternal Sandrayati Moniaga, Wakil Ketua Internal Hairansyah beserta para Komisioner Amiruddin, M. Choirul Anam, Munafrizal Manan, dan Beka Ulung Hapsara.(IW)
Short link
