Praktik oligarki disinyalir semakin menguasai sistem politik Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi ladang kontestasi potensial bagi praktik penghamba kalangan elite politik ini.
Ancaman oligarki dalam Pilkada, tentunya membuat pasangan pemimpin daerah yang terpilih akan menjadi tangan kanan kelompok elite politik untuk mengambil sebuah keuntungan. Hal tersebut akan mencederai hak asasi manusia warga negara dan berdampak pada terabaikannya hak-hak dasar yang semestinya diperoleh oleh masyarakat. Sebagai contoh, buruknya pelayanan kesehatan, tidak meratanya akses pendidikan, banyaknya konflik pertahanan merupakan cermin pelayanan publik cukup suram.
Kaum elite politik berlomba-lomba mengucurkan dananya untuk mendanai pasangan potensial yang memiliki kesempatan besar untuk memimpin sebuah daerah. Tujuannya tak lain adalah untuk memperkuat serta menyelamatkan posisi politik mereka untuk menambah pundi-pundi kekayaan.
Fenomena seperti itu tak ayal akan mengesampingkan hak-hak warga negara. Sehingga penting bagi kita untuk terus mendorong gagasan-gagasan penegakan HAM dalam situasi politik saat ini khususnya menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan tetap berlangsung medio 9 Desember 2020.
Belum lagi kondisi demokrasi di Indonesia sendiri yang sedang menghadapi tantangan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Di sisi lain, jika proses politik tersebut didominasi kaum elite yang ingin mempertahankan kekayaannya dengan kekuasaan, yang terjadi adalah timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.
Kondisi tersebut akan menjadi satu keprihatinan kita bersama. Hak asasi manusia akan sangat terancam apabila praktik oligarki semakin berkembang. Proses politik di masa depan terlebih pilkada serentak ini tidak boleh mengesampingkan prinsip dan nilai hak asasi manusia.
Kepala daerah yang seharusnya menjadi ujung tombak pemenuhan hak asasi manusia harus mampu melindungi hak asasi rakyatnya. Sehingga penting bagi pemilih untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya secara tepat. Hasil proses politik tersebut akan berdampak sangat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak asasi manusia.
*disarikan dari pemikiran Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam Focus Group Discussion "Oligarki dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia", Rabu (29/7/2020). (AM/IW)
Short link
