Kabar Latuharary

Komnas HAM Gelar Seminar Nasional Pilkada Berperspektif HAM

Kabar Latuharhary – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak di masa pandemi COVID-19. Terdapat 270 daerah yang mengikuti pesta demokrasi ini. Sebagai bagian dari demokrasi, partisipasi publik menjadi inti dari penyelenggaran Pilkada. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada perlu memperhatikan Perspektif HAM. Beberapa prinsip HAM yang dimaksud  seperti Kesetaraan dalam partisipasi politik, kepastian hukum terkait hak memilih dan dipilih, non diskriminasi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip HAM tersebut harus menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

“Komnas HAM akan melakukan pengawasan Pilkada melalui kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum  (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pelaksanaan Pilkada tetap berperspektif  HAM,” ujar  Ketua  Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, saat memberikan sambutan dalam “Seminar Nasional Pilkada Serentak 2020 dalam Perspektif HAM”. Seminar Nasional itu digelar pada Selasa (20/10/2020).

Seminar Nasional itu juga dihadiri oleh beberapa narasumber, yakni Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yetriani, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, Kantor Staf Presiden (KSP), Sigit Pamungkas, Epidemiolog, Pandu Riono serta Peneliti Komnas HAM, Agus Suntoro. Seminar itu digelar secara online dan offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.



Mengawali paparan, Amir menyampaikan pentingnya perspektif HAM dalam Pilkada serentak 2020. Selain itu, Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam Pilkada 2020. Beberapa tantangan yang dia sampaikan diantaranya adalah darurat kesehatan terkait COVID-19, lalu ia juga menyebutkan bagaimana Pilkada 2020 berjalan bebas dan fair.

“Proses Pilkada perlu fair agar kompetisi dapat berjalan dengan baik,” ujar Amir. Mengenai adanya pengabaian dalam kampanye Pilkada, Amir mengungkapkan, partisipan dalam proses kampanye maupun Pilkada belum sejalan dengan protokol kesehatan. Kesehatan harus menjadi perhatian bagi kontestan, peserta dan partisipan lainnya, tegasnya.

Menyambung Amir,  Andy Yentryani, menyampaikan keresahannya terkait Pilkada kepemimpinan perempuan dan agenda keadilan transformatif. Ia mengungkapkan  isu gender dalam Pilkada. Ada tantangan dimana dalam dinasti politik, perempuan tidak memiliki peluang yang sama seperti laki-laki. Perempuan dipandang kurang pantas menjadi pemimpin, ucap Andy.

“Indonesia sebagi negara besar seharusnya mempu mengendalikan pandemi,” tutur Pandu. Ia menilai bahwa seharusnya kebijakan ini diubah sejak awal. Dia pun mengungkapkan bahwa perencanaan menjadi kendala dalam masalah Pilkada.

Lebih lanjut, Pandu kemudian menyampaikan rasa khawatirnya terkait vaksinasi. Ia menilai bahwa vaksinasi yang akan diberikan seharusnya diuji dengan matang, tidak dilakukan secara terburu-buru. Kemudian pandu mengungkapkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menyebutkan bahwa akan ada denda, apabila masyarakat tidak melakukan vaksinasi. Ia menyampaikan bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan dan Komnas HAM dapat mengkajinya lebih lanjut.

Setuju dengan apa yang telah disampaikan Pandu, Sugeng memantik diskusi, dengan memberikan pertanyaan, “adakah protokol kesehatan yang telah dibuat untuk Pilkada 2020?”. ia kemudian mengungkapkan bahwa RT dan RW memiliki peran penting dalam membatasi penyebaran Covid, terutama dalam Pilkada nantinya. Resiko dapat diminimalisir apabila pertanyaan tersebut terjawab, tuturnya.

Selanjutnya ia kembali melontarkan pertanyaan, “adakah test atau rapid test yang dilakukan sebelum melakukan pemilihan umum serta alokasi anggarannya?”. Sugeng lalu menyampaikan gambarannya bahwa anggaran dapat dibebankan kepada anggaran Pilkada. Kemudian Ia  mengatakan pentingnya hak asasi manusia dalam  Pilkada terutama terkait kesehatan. Sugeng berharap bahwa Pilkada di masa Pandemi menjadi peluang bagi paslon untuk berlomba-lomba memecahkan masalah pandemi.

Menutup Seminar, Amir menyampaikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, apabila memperhatikan protokol kesehatan terutama terkait hak perlindungan akan kesehatan. Hal ini tidak dapat ditawar. Amir berpesan agar  Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik dan sehat, dengan asas bebas dan fair, pungkas Amir. (Feri/LY)

Short link