Kabar Latuharhary - Pandemi covid-19 yang melanda dunia menjadi peristiwa luar biasa, yang tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan sebagai aset terpenting kehidupan manusia, namun berdampak pada hampir semua sektor. Wabah ini dan dampaknya terhadap perekonomian menyebabkan Pemerintah Indonesia menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya harus segera menyiapkan kegiatan dan pelaksanaan kerjanya  dengan adaptasi tatanan kehidupan baru dengan tetap produktif. Komnas HAM RI sebagai Lembaga Negara mempunyai kiat tersendiri untuk membangun organisasi yang produktif di masa new normal, salah satunya dengan memberikan sertifikasi terkait teknologi digital kepada ASN-nya, bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam rangka sosialisasi sertifikasi tersebut, Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI mengadakan Diskusi “Membangun Organisasi Produktif di Masa New Normal” melalui aplikasi Zoom Webinar, Rabu (22/07/2020). Hadir sebagai pembicara Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, Tasdiyanto dan Wakil Ketua BNSP, Miftakul Azis. Diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Biro Umum Komnas HAM RI, Henry Silka Innah ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pasaribu. “Masa new normal harus dihadapi dengan segala bentuk kreatifitas dan inovasi,” ungkap Henry saat membuka diskusi.

Diskusi dibuka Tasdiyanto dengan menyampaikan bahwa di masa sekarang keberadaan teknologi digital telah memaksa semua orang untuk bisa menerapkannya, terlebih lagi bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Perubahan teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi seseorang dalam bekerja, sehingga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

Pemanfaatan tekhnologi digital di era New Normal telah membawa perubahan terhadap pola kerja Birokrasi. Saat ini Komnas HAM RI sudah mulai mengintegrasikan inisiatif dengan melakukan transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi. “Pandemi covid-19 dan penerapan work from home, memaksa kita memiliki kompetensi terhadap teknologi digital,” tegas Tasdiyanto.

Lanjutnya, transformasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan dalam rangka adaptasi di era new normal ini. Beberapa langkah tersebut antara lain dengan memiliki strategi yang tepat; struktur organisasi internal yang jelas dan kapabel; proses pengambilan keputusan yang cepat, tanggap, tepat dan berorientasi kinerja prima; SDM yang kompeten, kapabel, berintegritas juga menguasai IPTEK; serta adanya dukungan teknologi digital.

“Kami telah merumuskan nilai-nilai organisasi yaitu PIKIR (Profesional, Integritas, Kredibel, Independen dan Responsif). Saat ini yang terbaru dan terus dikembangkan akan kami terapkan pada sistem kerja Komnas HAM RI. Biro Umum Komnas HAM telah menginisiasi program kerja yang fleksibel yaitu FleksihaM (Flexi working, flexible time, remote work, flexi job, dan flexi sechedule) yang dirasa sangat sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” jelasnya. 

“Dalam penguatan kompetensi sumber daya yang ada, Komnas HAM RI memulai menerapkan sertifikasi kepada Aparatur Sipil Negara yang ada terkait kompetensi dasarnya. Komnas HAM RI sedang berproses menjadi organisasi yang smart dan berbasis digital,” pungkasnya.

Aziz menyampaikan bahwa optimalisasi kinerja instansi pemerintah tidak lepas dari pelayanan yang baik dan prima. Sumber Daya Manusia dan pelayanan merupakan dua hal yang tidak dapat diabaikan. “Adanya SDM yang kompeten dan pelayanan yang baik membuat sebuah instansi akan memiliki kinerja yang optimal,” ungkapnya.

Sebuah instansi, baik pemerintah atau swasta harus mempunyai kekebalan pada semua musim dan harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Tantangan dalam meningkatkan kinerja pada era revolusi industri 4.0 ini salah satunya yaitu pengaruh teknologi yang dominan pada seluruh sektor. 

Menurutnya, teknologi sehebat apapun tidak akan ada gunanya apabila tidak ada SDM yang berkompeten. Kompetensi SDM meliputi pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan yang baik sangat dibutuhkan pada era ini, agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

“Kita harus punya cara berpikir yang tidak biasa, karena situasi yang kita hadapi saat ini juga tidak biasa (extraordinary). Kompetensi SDM di bidang teknologi menjadi suatu hal yang wajib dan tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya. (Utari/LY/RPS)

Foto 2 : Dok. Humas Komnas HAM RI