Kabar Latuharary

Komnas HAM RI Sambut Positif Inisiasi Pendidikan HAM bagi Prajurit TNI

Latuharhary – Komnas HAM RI menerima kunjungan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021). Dalam kesempatan ini, dibahas sejumlah hal, di antaranya inisiasi penjajakan kerja sama pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia bagi prajurit TNI.

Kepala Babinkum TNI Laksamana Muda TNI Anwar Saadi mengatakan salah satu hal yang mendorong inisiasi pendidikan dan pelatihan HAM bagi prajurit TNI ini adalah pidato Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari HAM Sedunia pada Kamis (10/12/2020) lalu yang menyerukan agar seluruh elemen bangsa berkomitmen tinggi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini juga merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang dilakukan jajarannya.

“Salah satu tugas Babinkum menyosialisasikan UU HAM dan humaniter kepada seluruh prajurit. Kami ingin mengintensifkan program itu, upaya ke arah sana terus kami lakukan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada prajurit agar mereka tunduk dan patuh menghormati hukum. Meskipun di Sapta Marga sumpah prajurit sudah ada nomenklatur itu,” ujar Anwar.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyambut baik inisiasi kerja sama tersebut. Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, menurutnya, harus senantiasa ditingkatkan bagi semua pihak, termasuk prajurit TNI. “Menarik jika kita sama-sama membenahi,” ungkap Taufan.



Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin Al Rahab juga mencermati urgensi para prajurit untuk dibekali materi hak asasi manusia agar dapat bereaksi dan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi sulit sekalipun. “Ini langkah yang baik,” sambung Amiruddin.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara ikut menjabarkan,  Komnas HAM RI juga sudah melakukan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia bagi kepolisian berupa penyuluhan, pembekalan materi mengenai HAM dan pelanggaran HAM, penerbitan bersama buku saku HAM, dan lain-lain.

“Mungkin hal ini juga bisa diterapkan untuk TNI, misalnya sebelum penugasan dapat dilakukan diskusi mengenai HAM dan potensi pelanggaran HAM yang bisa saja terjadi, sehingga dapat diantisipasi di lapangan untuk meminimalisir (pelanggaran HAM) dan agar menjalankan tugas sesuai koridor HAM,” kata Beka. Turut hadir dalam pertemuan ini Kabid Interham Babinkum TNI Kolonel Laut Wens Kapo, dan Koordinator Bidang Kerjasama, Persidangan dan TU Pimpinan Komnas HAM RI Sasanti Amisani (AAP/IW)

Short link