Indonesia telah menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) sesi adopsi yang dipimpin oleh Presiden Dewan HAM PBB, Federico Villegas, pada 11 November 2022 di Palais Des Nations. Tiga negara pelapor (troika) yaitu Bolivia, Uzbekistan, dan Malawi hadir menyampaikan draf laporan sidang UPR untuk sesi Indonesia.
Dalam sidang UPR pada 9 November 2022, Indonesia telah mendapatkan 269 butir rekomendasi dari perwakilan 108 negara anggota PBB. Pada sidang UPR pada 11 November, disepakati bahwa draf laporan atas sidang UPR sesi Indonesia diadopsi.
Sebanyak 269 butir rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan HAM tersebut selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan antara pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan, yaitu lembaga HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil. Indonesia diberikan kesempatan untuk membahas dan memutuskan dari 269 rekomendasi itu, mana yang akan diterima, diberikan catatan, dan ditolak, sampai dengan Maret 2023.
Wakil Kepala Perwakilan Tetap RI PBB di Jenewa, Grata Endah Werdaningtyas menyampaikan komitmen Indonesia dalam merespons berbagai rekomendasi tersebut, dan akan melakukan pembahasan dengan lembaga HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil.
Adapun 269 rekomendasi tersebut dapat diakses dan dibaca di https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/41/Indonesia/Pages/default.aspx
Dalam sidang UPR pada 9 November 2022, Indonesia telah mendapatkan 269 butir rekomendasi dari perwakilan 108 negara anggota PBB. Pada sidang UPR pada 11 November, disepakati bahwa draf laporan atas sidang UPR sesi Indonesia diadopsi.
Sebanyak 269 butir rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan HAM tersebut selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan antara pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan, yaitu lembaga HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil. Indonesia diberikan kesempatan untuk membahas dan memutuskan dari 269 rekomendasi itu, mana yang akan diterima, diberikan catatan, dan ditolak, sampai dengan Maret 2023.
Wakil Kepala Perwakilan Tetap RI PBB di Jenewa, Grata Endah Werdaningtyas menyampaikan komitmen Indonesia dalam merespons berbagai rekomendasi tersebut, dan akan melakukan pembahasan dengan lembaga HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil.
Adapun 269 rekomendasi tersebut dapat diakses dan dibaca di https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/41/Indonesia/Pages/default.aspx
Pembahasan atas rekomendasi tersebut adalah upaya penting bagi perbaikan atas pelaksanaan HAM yang harus terus maju dan tegak di Tanah Air.
Komnas HAM bersama lembaga HAM nasional akan melakukan pembahasan intensif atas rekomendasi tersebut, termasuk menyusun rencana aksi bagi monitoring atas implementasinya selama lima tahun ke depan.
Hadir dalam sidang UPR sesi adopsi rombongan delegasi Pemerintah RI diantaranya Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib. Dari Komnas HAM hadir Komisioner Sandrayati Moniaga, Plt Kabiro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono dan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto. Selain itu, turut berpartisipasi pimpinan dan anggota Komnas Perempuan serta perwakilan Save The Children. (MDH)
Short link
