Jakarta-Momentum Hari HAM Sedunia 2022 bagi Komnas HAM menjadi istimewa melalui Peluncuran dan Sosialisasi Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) yang menjadi program Prioritas Nasional 2022-2024 pada Rabu (7/12/2022).
Pusdahamnas bertujuan menyediakan sistem informasi berbasis elektronik untuk penerimaan, pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan data, informasi, dokumen dan sumber daya HAM secara nasional untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat.
“Komnas HAM tidak mungkin melewatkan begitu saja era keterbukaan informasi, ini menjadi momentum berinovasi untuk membuat pusat-pusat sumber data, yaitu Pusdahamnas yang merupakan salah satu program prioritas Komnas HAM tahun 2022-2024,” terang Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah saat peluncuran Pusdahamnas di Perpustakaan DKI Jakarta.
Integrasi informasi dan data tentang hak asasi manusia dalam satu kanal menjadi dasar pembuatan Pusdahamnas. Tujuannya sebagai instrumen pengarustamaan HAM dan meningkatkan kesadaran publik tentang HAM.
“Pusdahamnas menjadi terobosan yang penting, menjadi salah satu kanal untuk mengolah dan memanfaatkan data HAM sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai kanal untuk mendukung misi Komnas HAM RI,” tutur Anis.
Komnas HAM sebagai inisiator bekerja sama dengan delapan mitra dalam pengembangan dan pengelolaan Pusdahamnas, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, Universitas Surabaya (UBAYA), Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Safenet, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), serta Universitas Medan (UNIMED).
“Pusdahamnas ini tidak hanya milik Komnas HAM RI, ownershipnya adalah publik. Komnas HAM mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, substansi, menu, fitur, dan hal lainnya di dalam Pusdahamnas,” jelas Anis.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian juga memberikan gagasan untuk pengembangan.
“Diharapkan kedepan, platform ini menjadi ruang interaksi publik sehingga ownership publik menjadi tinggi, seperti Kompasiana atau Wikipedia. Pusat data yang dikontrol 100% oleh Komnas HAM ini nantinya menjadi 100% dikontrol publik yang nantinya juga dapat memudahkan kerja Komnas HAM yang memiliki SDM terbatas,” tutur Saurlin.
Peluncuran Pusdahamnas diselingi diskusi bersama Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian, Direktur Hukum Regulasi Bappenas Dewo Broto Joko P, Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian Mimin Dwi Hartono, serta Koordinator Pengolahan Data dan Informasi Berbasis TIK dan Manajemen Keamanan Informasi Perpustakaan Nasional RI.
Dalam kegiatan ini turut hadir Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Esrom H Panjaitan, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja sama Gatot Ristanto, Anggota Komnas HAM RI periode 2017-2022 Sandra Moniaga, perwakilan mahasiwa UBAYA, KPAI, dan peserta lainnya, serta jajaran unit kerja Komnas HAM RI terkait. (SP/IW)
Short link
