Opini

Menanti Polisi Humanis

Oleh: Wahyu Pratama Tamba (Staf Pemantauan Komnas HAM)

Polri adalah aparatur negara yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun adanya kontradiksi antara penegakan hukum dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat tidak luput menjadi perhatian publik.

Hal itu didasarioleh fakta ketidakprofesionalan kinerja oknum anggota Polri misalnya tindakanpenyiksaan, kesewenang-wenangan proses hukum, dan arogansi. Reformasi Polridimulai sejak 1 April 1999, dengan resmi berpisah dari institusi TNI (ABRI saatitu). Pemisahan dimaksudkan agar Polri tidak berwajah dan bermentalmiliteristik.

Tahun demi tahunPolri membenahi diri diberbagai aspek, misalnya aturan kelembagaan dankeanggotaan, anggaran, sarana dan prasarana. Diharapkan dengan adanyapembenahan diri dapat memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat bahwa Polrisebagai pelindung dan pengayom masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanan. 

Penegakan hukummerupakan salah satu upaya Polri demi terciptanya ketertiban dan keamanan ditengah kehidupan masyarakat. Tujuh belas tahun setelah berpisah dari TNI, Kepolisianmenghadapi tantangan agar penegakan hukum lebih profesional.

Tentu masyarakatsejatinya adalah pihak yang akan menikmati profesionalisme kerja Polri.Pencapaian kepercayaan publik yang tinggi dapat diyakini merupakan suatukepuasan segenap anggota Polri.

Merujuk padasurvei Indo Barometer yang dilansir dari Kompas.Com (8 Oktober 2015, Survei:Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Rendah), tercatat tingkatkepercayaan publik terhadap Polri hanya 56,6 persen dan 34, 5 persen tidakpercaya Kepolisian.

Ambivalensi Penegakan Hukum

Penegakan hukumyang dijalankan Polri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamananmasyarakat. Prosedur pelaksanaan tugas menjadi urgen, karena apabila bertindakdiluar prosedur Kepolisian menjadi aktor penyebab ketidak tertiban dankekacauan kehidupan masyarakat.

Kemampuan Polisidalam mengungkap kasus, ketepatan dan kepastian waktu penanganan kasus dan kehadiranPolisi dalam pengendalian massa dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat.

Harapanmasyarakat akan kehidupan yang aman dan tentram bertumpu pada segenap anggotaPolri. Kondisi sebaliknya, penegakan hukum yang tidak profesional berakibatpada keresahan hidup masyarakat dan rendahnya kepercayaan publik pada kinerjaKepolisian.

Gejala yangtimbul sebagai akibat rendahnya kepercayaan publik antara lain tindakanmasyarakat dengan menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan aparatKepolisian, tindakan kekerasan terhadap anggota Polri dan perusakan aset Polri.

Sinergitas Penegakan Hukum dan Hak AsasiManusia

Polri sebagaiaparat penegak hukum berkewajiban untuk menjunjung hak asasi manusia dalampenegakan hukum. Artinya, penegakan hukum dapat berjalan beriringan denganpenegakan hak asasi manusia.

Sinergitaspenegakan hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibuktikan Polri dengan adanyaatensi terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia melalui Perkap Nomor 8Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalamPenyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 1poin (7) secara tegas menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatanseseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupuntidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orangyang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkantidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkanmekanisme hukum yang berlaku.

Merujuk padadata pengaduan Komnas HAM pada periode Mei 2015-Mei 2016 terkait dugaan penyiksaan,tercatat 135 berkas aduan pelanggaran Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup36 berkas aduan, hak memperoleh keadilan (18) dan hak atas rasa aman (81).

Aduan masyarakatterkait dugaan penyiksaan cukup dominan yaitu sebanyak 79 aduan, menyusulterkait mempertahankan hidup 36 aduan dan sebanyak 17 aduan terkaitkesewenang-wenangan proses hukum di Kepolisian/ Militer/ PPNS.

Tindakanpenyiksaan disebut sebagai pelanggaran HAM karena setiap warga negaradilindungi dan bebas dari tindakan penyiksaan. Dunia Internasional menyepakatiKonvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (TheUnited Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or Punishment).

Selanjutnya padaPasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,menjamin Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atauperlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabatkemanusiaannya. Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bebas daripenghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

PemerintahIndonesia menunjukkan kesungguhan upaya perlindungan HAM khususnya hak bebasdari tindakan penyiksaan yakni dengan meratifikasi Konvensi MenentangPenyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, danMerendahkan Martabat Manusia (The UnitedNation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or Punishment) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.

Selaku aparaturPemerintah Indonesia, Kepolisian berkewajiban untuk komit atas penghormatan HAMsetiap warga negara. Program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya)menjadi penanda era kepemimpinan Kapolri saat ini, untuk mewujudkan programtersebut, salah satu misinya dengan mewujudkan penegakan hukum yangprofesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Meraih tingkatkepercayaan publik yang lebih tinggi dengan Program Promoter perlu komitmendari segenap anggota Polri mulai dari Pusat hingga ke daerah, dari pangkattertinggi hingga terendah. Menjelang masuk ke Tahun 2017, Polisi di kota maupundi desa harus memiliki visi yang sama yaitu dengan mengedepankan kinerja yanghumanis, sebagai bukti adanya sinergitas penegakan hukum dan hak asasi manusia.