Opini

Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Refleksi 2016)

Oleh: Wahyu Pratama Tamba

(Staf Pemantau Komnas HAM)

Laporandata pengaduan Komnas HAM RI dapat menjadi bahan perenungan sejauh mana hakasasi manusia telah dilindungi oleh negara. Duaklasifikasi hak yang banyak diadukan ke Komnas HAM yaitu Hak MemperolehKeadilan dan Hak atas Kesejahteraan. Dalam kurun waktu Januari-November 2016,klasifikasi hak yang diadukan masyarakat adalah Atas Kesejahteraan (2.597 berkas)dan Hak Memperoleh Keadilan (2.539 berkas).

TurunanHak Memperoleh Keadilan dikategorisasikan menjadi (4) jenis yaitukesewenang-wenangan proses hukum di Kepolisian/ Militer/ PPNS,kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan, Kesewenang-wenangan proses hukumdi Peradilan, dan Kesewenang-wenangan proses hukum hak warga binaan/narapidana.


Kategorikesewenang-wenangan proses hukum di Kepolisian/ Militer/ PPNS begitu dominan,setidaknya tercatat 1.917 berkas aduan terkait dengan kinerja pihak Kepolisiansebagai salah satu Aparat Penegak Hukum.


Tidakterpenuhinya hak warga negara atas keadilan menjadi pertanda bahwa hak asasimanusia di Indonesia masih diabaikan, justru oleh aparaturnya sendiri. Padahal,Negara memberikan mandat kepada Pemerintah agar berkontribusi dalam rangkapenegakan HAM di Republik Indonesia, artinya, aparatur Pemerintah wajibberkontribusi dalam peran dan tanggung jawabnya masing-masing.


Pasal8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutamamenjadi tanggung jawab Pemerintah”. Begitu pun Pasal 71 dan Pasal 72 menitikberatkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi,menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, pada bidang hukum, politik,ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.


Kepolisiansebagai institusi pemerintah berperan dalam penegakan hukum nasional, untuk itupatut disadari bahwa seluruh anggota Polri berkewajiban dan bertanggung jawabdalam penegakan HAM di Indonesia. Implementasi kontribusi Polri dalam penegakanHAM dapat dan harus ditunjukkan melalui tugas dan kewenangan yang diemban.


Dinamika Para Pencari Keadilan


Bentukdugaan kesewenang-wenangan oknum anggota Kepolisian yang dialami masyarakatpencari keadilan seperti: penanganan kasus lamban, kriminalisasi, penyiksaan,penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembiaran, diskriminasi danpemerasan.
Mandatkewenangan yang dimiliki Kepolisian dalam penanganan kasus pidana dimaksudkanuntuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lambatnyapenanganan kasus disebabkan inkonsistensi penerapan pengawasan dan sanksi ataskinerja Penyidik Kepolisian.

Akibatnya,berbagai tindakan di luar prosedur kerap terjadi misalnya formalisasiadministrasi sekedar menyampaikan Surat Pemberitahuan Penanganan HasilPenyidikan kepada Pelapor, Diskriminasi perlakuan terhadap Pelapor berdasarkanlatar belakang dan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pertukaran antarauang dari Pelapor untuk jasa penanganan kasus kepada Polisi.


Inovasi dalam Sistem Penanganan Kasus


Kehadiransekaligus keberadaan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana harus dapat digunakan secara konsisten. Sesuai dengan tujuannya,yaitu Pertama, digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemenpenyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; Kedua, terselenggaranya manajemenpenyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasandan pengendalian secara efektif dan efisien; Ketiga, sebagai evaluasi penilaiankinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertibadministrasi penyidikan dan kepastian hukum.


Konsistensisegenap korps Bhayangkara dapat terlaksana dengan didukung reward danpunishment atas kinerja Penyidik. Adapun perbaikan sistem pada dasarnya dapatditerapkan secara perlahan, misal dengan inovasi berbasis teknologi daninformasi. Pemberlakuan sistem online dalam pengurusan SIM, Tilang danPelaporan telah menampilkan citra Kepolisian yang lebih maju dan positif.


Menyoallambannya penanganan kasus, pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan Polri,tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlanjut, oleh karenanya Kapolriharus mendorong jajarannya dalam penerapan teknologi informasi. Hal itudimaksudkan agar dapat memonitor perkembangan setiap kasus yang ditanganipenyidik, bahkan masyarakat pun khususnya Pelapor dapat mengakses informasitersebut. 


Kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi lamban atau mangkraknya penanganan kasusdi Kepolisian. Berdasarkan publikasi hasil penelitian LBH Jakarta denganMasyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) 21 Juli 2016, tercatatsepanjang tahun 2012-2014 pelaporan perkara kepada pihak Kepolisian sebanyak1.114.108, perkara yang diproses sebanyak 645.780. Perkara yang diterbitkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 386.766, didugaperkara mengendap sebanyak 255.618 dan hilang sebanyak 44.273 perkara.

Angkayang ditampilkan LBH Jakarta dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia(Mappi) sudah dapat dijadikan acuan dan tolak ukur Polri untuk mengkoreksidirinya, khususnya dalam penanganan kasus pidana. Mangkraknya kasus dankelambanan penanganan kasus berakibat pada ketidak pastian hukum masyarakat. Hakuntuk memperoleh keadilan lewat proses hukum yang diawali Penyidik Kepolisianakhirnya terabaikan. Masyarakat selaku pencari keadilan harus menanti lama danbahkan dalam situasi ketidak pastian, baik status dalam proses hukum maupunkepastian waktu.

Penegakan HAM melalui Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan


Catatankondisi HAM di Indonesia tidak terlepas dari seberapa besar jaminan dankomitmen negara dalam pemenuhan hak keadilan masyarakat. Fakta yang terjadimenggambarkan kondisi pemenuhan hak atas keadilan masih jauh dari harapan.
Faktaitu ditunjukkan oleh data aduan masyarakat pencari keadilan di Komnas HAM RIsebesar 2.539 berkas. Untuk itu, dibutuhkan koreksi internal Kepolisian sebagaiAparat Penegakan Hukum sehingga Kepolisian menjadi pihak yang palingberkontribusi dalam penegakan HAM di Indonesia.

Pelaksanaankoreksi secara komprehensif berguna agar fokus tidak sekedar menyoal haladministrasi teknis dan justru mengaburkan substansi. Upaya masyarakat mencarikeadilan tentu karena adanya jaminan Negara di dalam Undang-Undang Dasar Tahun1945 Pasal 28 D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didalam Pasal 3 ayat (2)  bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastianhukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.