Pandemi Covid-19 telah memperdalam ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, khususnya terhadap kelompok marginal, seperti perempuan, pekerja migran, buruh tani, dan juga terhadap sektor-sektor tertentu seperti usaha kecil menengah, pekerja lepas/ precariat, dan lainnya. Akibat ketimpangan akses terhadap pekerjaan yang layak, kelompok-kelompok ini mengalami diskriminasi dan hambatan akses terhadap hak-hak yang lain seperti jaminan sosial, dan hak atas Kesehatan. keamanan ekonomi, cuti sakit, perawatan kesehatan, atau bantuan selama masa pembatasan sosial. Situasi ini diperparah dengan model bisnis baru, seperti ekonomi berbasis platform atau “gig economy” yang hubungan ketenagakerjaannya tidak terstandarkan, dan cenderung mengurangi manfaat dan pelindungan bagi pekerja.1 Untuk mengatasi meningkatnya tingkat kemiskinan sebagai dampak dari pandemi, Komnas HAM mengusulkan kepada Pemerintah untuk mempromosikan pemulihan berkelanjutan dan membangun ketangguhan terhadap krisis di masa depan dengan dipandu oleh standar dan norma HAM. Komnas HAM telah mengajukan beberapa rekomendasi penting. Pertama, mereformasi program pelindungan yang perlu dilakukan segera dan mematuhi norma-norma HAM. Kedua, Pemerintah perlu membentuk kerangka kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan mengintegrasikannya dengan rencana dan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Komnas HAM juga mengusulkan agar Pemerintah menempatkan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak sebagai jantung strategi pemulihan dan rencana pembangunan nasional untuk TPB Tujuan 8.2 Kajian ini disusun sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah terkait pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak bagi kelompok marginal. Laporan ini dimulai dengan garis besar standar HAM dari hak atas pekerjaan, dan analisis singkat atas isu-isu utama HAM terkait hak atas pekerjaan dan pekerjaan layak secara umum, secara khusus terhadap pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat di Indonesia.