Rekam Media

Komnas HAM Minta Presiden Bereskan 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Banyuwangi - Komnas HAM menungguitikad baik Presiden RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjutiberkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang sudah mereka tuntaskan. Termasukkasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi pada 1998-1999.

Saat ini Komnas HAM telahmenuntaskan penyelidikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Bahkan dalamberkas tersebut sudah lengkap tertera terduga, tersangka dalam kasus-kasus itu.

Komisioner Komnas HAM Beka UlungHapsara mengatakan, dari 11 kasus tersebut ada yang dilakukan penyelidikansejak tahun 2005. Sementara 11 berkas yang dimaksud antara lain, Tragedi 1965 -1966, Kasus Talangsari, Penembakan Misterius (Petrus), Kerusuhan Mei 1998,Penghilangan Paksa (aktivis), Waisor Waimena, Santet Banyuwangi, serta empatkasus di Aceh meliputi Simpang Kaka'a, Simpang Gajah, Rumah Gedong dan BenerMeriah.

"Kesimpulan kami dariberkas-berkas tersebut ada dugaan pelanggaran HAM berat. Banyak rekomendasiyang diterbitkan. Antara lain meminta presiden agar memerintahkan Jaksa Agungmelakukan penyidikan, meminta masyarakat agar berpartisipasi supaya kasus inicepat selesai, dan meminta DPR agar ikut mengawasi," kata Beka usaimenjadi narasumber Diskusi Publik Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di UntagBanyuwangi, Kamis (2/5/2019).

Setiap kasus yang diselidiki danditeliti Komnas HAM disertai catatan tentang nama-nama terduga pelaku. Hanyasaja dirinya tidak bisa mengungkap secara rinci siapa saja yang terlibat.Pasalnya perkara ini masuk ranah pro justicia.

"Karena belum ada pengadilanHAM para pelaku masih melenggang bebas," tambahnya.

Mengenai kasus santet diBanyuwangi, lanjut Beka Ulung, Komnas HAM hanya menangani kejadian pada era1998-1999. Pembunuhan dukun santet di Bumi Blambangan dilakukan oleh kelompokterorganisir.

"Kami menyimpulkan yangmelakukan ketika terjadi pembunuhan dukun santet adalah kelompok terorganisir.Sampai kini kami masih menunggu respon Jaksa Agung dan presiden. Karena pada 8Februari 2019 Komnas HAM bersurat kepada presiden menanyakan soal tindak lanjutpenanganan Pelanggaran HAM berat," beber Beka.

Khusus soal itu, Komnas HAMmeminta masyarakat Banyuwangi yang merasa keluarganya pernah menjadi korbanagar melapor. Tentu saja laporan itu disertai daftar nama para korban sehinggamenjadi bahan untuk penyelidikan.

Selain menggelar diskusi bersamaKomnas HAM, Untag Banyuwangi juga menggelar Seminar Nasional dan Rapat KerjaKonsolidasi Gerakan yang diikuti 37 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NusantaraDaerah Jawa Timur. Menurut Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto, kasustanah dianggap masih krusial sehingga penting untuk dikritisi.

"BEM se-Jawa Timur penasaranuntuk mengungkap sejauh mana perjalanan reformasi agraria di Banyuwangi,"pungkasnya.

 

(sun/bdh)

Ardian Fanani – detikNews

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4533582/komnas-ham-minta-presiden-bereskan-11-kasus-pelanggaran-ham-berat