Kantor Perwakilan

Release Komnas HAM Perwakilan Sulteng : Rapat Evaluasi pelaksanaan transisi darurat bencana ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulawesi tengah

Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng, sangat mengapresiasi pelaksanaan RapatEvaluasi Perpanjangan  Status Transisi Darurat Bencana Sulteng, namundemikian, catatan pentingnya, segala soal kekurangan lainnya yang mengemukadalam rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan saja, bagaimanasegala kekurangan, kendala dan masalah menjadi rekomendasi yang harusdilaksanakan pada tahap selanjutnya atau pada tahap perpanjangan transisidarurat ke pemulihan (jika tahap perpanjangan itu dilakukan),  jangan hanyamenjadi tumpukan dokumen sebagai bahan santapan rayap apalagi hanya dijadikanalasan agar tahap transisi darurat ke pemulihan dilakukan perpanjangan,pastikan semuanya dapat dilakukan perbaikan, pastikan segala sesuatunya dapatdilakukan dengan cepat, tepat efisien, sebab yg patut diingat jika perpanjanganitu sampai dilakukan, konsekuensinya sama dengan memperpanjang penderitaanmasyarakat korban yang masih bertahan di 400 titik tenda-tenda pengungsian. Padatahap selanjutnya agar benar-benar diingat, khususnya bagi Pemerintah Pusat,maksimalkan, fasilitasi dan asistensi Pemprov dan Pemkab/Pemkot, bukanintervensi sebagai mana yang dilakukan selama ini.

Terima kasih Pak Wapres telah menegaskan komitmennya untuk segeramenginstruksikan PLN agar segera penuhi kebutuhan listrik di Huntara-Huntara ygsudah ada ( ini baru benar, fasilitasi segala yang kurang, beri keleluasaanPemprov) serta yg paling penting dan mendasar bangun komunikasi dan koordinasiyang efektif dengan semua pihak, maksimalkan penggunaan resources lokal,khususnya SDM-SDM lokal yang potensial, kordinasi dengan rektor dan pimpinanperguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir khususnyadari program studi pendidikan, tehnik dll. dorong ormas dan organisasi lokaluntuk bersama-sama, bergotong-royong bangun Sulteng yang lebih hebat danbermartabat. Sementara untuk kepentingan pengawasan dan penindakan hukum,maksimalkan peran dan fungsi aparat penegakkan hukum baik Kepolisian maupunBPKP atau Perwakilan BPK, bila perlu, KPK segera membuka Kantor Perwakilannyadi Sulteng. (Dedi Askary)