Renstra Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Pelaksanaan pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundangundangan republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pimpinan Kementrian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/KL (Renstra-KL) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra-KL tersebut setelah disesuaikan dengan dengan RPJMN.
