Indonesian   English

Mandat

Kantor Penilai Jasa harus Memahami HAM

Dalam pelaksanaan observasi lapangan di 3 (tiga) wilayah yaitu Sulawesi Selatan, Jogyakarta dan Jawa Barat, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan Kantor Penilai Jasa Publik (appraisal / KJPP) dalam penentuan nilai dan besarnya ganti kerugian yang dianggap tidak layak dan adil sehingga kerap menjadi objek gugatan serta penetapan konsiyasi di Pengadilan.

Diskusi Hasil Evaluasi Pelatihan bagi Polri

Berdasarkan hasil temuan dalam monitoring dan evaluasi di Polda Metro Jaya dan Polda Jateng, alumni merasakan manfaat bagi peningkatan pemahaman HAM dalam tugas pokok dan fungsinya, yang ditransformasikan dalam tindakan dan perubahan kebijakan yang sifatnya masih terbatas. Pada beberapa polres di wilayah Jateng, pelatihan yang diberikan Komnas HAM mendorong adanya penyediaan fasilitas publik bagi kelompok rentan dan reviu atas Standar Pelaksanaan Operasi sehingga lebih selaras dengan HAM.

Merancang Pelatihan bagi Pembela HAM

Kegiatan para pembela HAM, termasuk yang dilakukan oleh Komnas HAM, sangaT rentan dan beresiko. Untuk itu, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kemampuan teknis untuk meresponnya secara benar, sekaligus mendorong kebijakan dan prosedur standar yang menjamin keamanan bagi para pembela HAM, baik secara fisik, mental, ataupun perlindungan data serta informasi yang seringkali sangat sensitif dan rahasia.

Kunjungan Evaluatif Pasca Pelatihan HAM

Komnas HAM diharapkan bisa membangun model percontohan polisi yang berbasis HAM dengan standar dan kriteria tertentu. Bagi unit kepolisiaan yang memenuhi standar HAM hendaknya diberikan insentif supaya terus bisa berkembang dan maju.

Komisioner Mediasi Menerima Kunjungan Hague University

Dalam pertemuan audiensi, perwakilan dari the Hague University menyampaikan beberapa pertanyaan seputar isu hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewenangan Komnas HAM. Perwakilan dari the Hague University juga berbagi informasi mengenai praktek mediasi di Belanda.