Indonesian   English

Mandat

Sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM

Program Kota/Kabupaten HAM sejalan dengan proram Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mencanangkan konsep ini. Pemenuhan dan perlindungan HAM tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah pusat. Namun, juga diperlukan peran dari pemda di era desentralisasi untuk menyebarkan isu dan nilai penting HAM. Data Komnas HAM menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan aktor tertinggi ke-3 yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.

Kajian Regulasi Agraria di Sulsel

Maraknya konflik agraria diduga adalah dampak dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019) yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Pra Mediasi Sengketa Lahan di Riau

Komnas HAM mendorong mediasi atas sengketa lahan dan sumber daya alam dalam perspektif HAM.

Komnas HAM Dukung Pokja Hak Penyandang Disabilitas

Komnas HAM akan membantu Pokja Disabilitas untuk menyusun strategi bersama dalam kerangka kerja-kerja advokasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Komnas HAM dan Pokja Disabilitas akan menyusun sebuah laporan evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas selama 2 tahun terakhir. Laporan ini nantinya akan dijadikan dokumen yang mendukung kerja-kerja advokasi Pokja Disabilitas dan Komnas HAM demi terciptanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi kelompok Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Hak Hukum Penyandang Disabilitas Mental

Banyak yang menanggapi bahwa disabilitas mental merupakan suatu kutukan, berbahaya dan membahayakan orang lain. Hasil Penelitian Komnas HAM pada 2017 menemukan fakta bahwa banyak sekali panti-panti sosial melakukan pemasungan terhadap disabilitas mental dengan metode yang bermacam-macam.