Pada hari ini, 9 April 2018, Ketua Komnas HAM dan Ketua Bawaslu mendantangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Berwawasan HAM.
Kabar Latuharhary
Kapasitas Komnas HAM Direviu oleh APF
Asesmen ini adalah untuk melakukan penilaian atas rekomendasi perubahan yang dilakukan APF pada 2014 yang lalu, dimana pada saat itu APF melakukan pertemuan berseri dengan seluruh unsur di Komnas HAM.
Pembahasan Konten LGBT di Siaran Televisi
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu melakukan kajian-kajian ilmiah dari berbagi sudut pandang agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan tidak membaut LGBT makin dirugikan atau mengalami kekerasan. Untuk konten yang mengandung LGBT sendiri pun perlu disepakati bersama batasannya, sehingga konten yang bersifat karya dan pengetahuan tidak akan terdampak
Deklarasi Pilkada Ramah HAM di Jawa Timur
Dengan adanya deklarasi bersaman Pilkada Ramah HAM, Komnas HAM menghimbau semua pihak untuk menjamin hak pilih dan dipilih, serta menjamin pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan minoritas.
Tujuh Rekomendasi Pelapor Khusus Hak atas Pangan
Sebagai pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mewujudkan hak atas pangan bagi semua orang Indonesia, selain berbagai kewajiban hak asasi manusia lainnya
Koordinasi LHKPN dengan KPK
Dengan adanya koordinasi dengan KPK, segenap pejabat Komnas HAM harus mempersiapkan dan menyampaikan LHKPN.
Komnas HAM RI
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
- Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
- +62-21-3925230 +62-21-3925227
- info@komnasham.go.id
Link Terkait
© 2018 Hak Cipta Komnas HAM RI
Website ini ditujukan untuk kepentingan pemajuan dan penegakan HAM
Website ini ditujukan untuk kepentingan pemajuan dan penegakan HAM