Pada 10 hingga 14 Agustus lalu Tim pemantauan Komnas HAM yang beranggotakan Dianto Bachriadi, Unun Kholisa, Dewi Armyasih, dan Kawiji diterjunkan untuk  melakukan pemantauan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pemantauan dilakukan untuk mencari fakta dan informasi atas kasus pengaduan penolakan Warga Desa Lubuk Mas Kab. Musi Rawas Utara atas Operasional PT. Galtam Mineral Sumatera (PT. GSM), Kriminalisasi Warga Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara terhadap PT. Dwinad Nusa Sejahtera (DNS) dan Kriminalisasi Warga Desa Cawang Gumilir dalam Aksi Massa yang Menolak PT. Musi Hutan Persada di Kab. Musi Rawas.

Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas beserta pihak terkait yaitu Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas, Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas, Dinas Kehutanan Musi Rawas untuk membahas tiga kasus pengaduan yang dipantau. Sebelumnya tim telah bertemu dengan warga Desa Sukamenang dan perwakilan warga Desa Cawang Gumilir guna mendalami perkembangan pengaduan dan tambahan informasi lainnya. Dari pertemuan yang dimaksud diperoleh solusi penyelesaian dari Bupati Musi Rawas Utara untuk warga Desa Sukamenang dan PT. DNS yaitu pendataan kembali di Desa Sukamenang, untuk kemudian memfasilitasi pertemuan warga dengan perusahaan dan membahas ganti rugi. Selanjutnya Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak.

Selain pemantauan tiga kasus pengaduan tersebut, tim juga melakukan pemantauan terkait persiapan pemilukada tahun 2015 di Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, dan Kab. Rejang Lebong. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, tim memperoleh gambaran persiapan Pilkada 2015 di daerah-daerah yang didatangi. Diantaranya tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih yang sudah hampir selesai, hambatan anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada karena ketidaksesuaian antara Permendagri dengan Peraturan KPU, hambatan geografis, potensi konflik sosial di masing-masing daerah, dan kesiapan penyelenggara Pilkada 2015 untuk pemilih disabilitas. (Mei)