Pemantauan dan Penyelidikan

Temuan Komnas HAM dalam Pemantauan Pilkada Sulbar

Komnas HAM RI telah melakukanpemantauan Pilkada serentakdi Provinsi Sulawesi Barat yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur. Kegiatan telah dilakukan pada tanggal 13-16 Februari 2017.

Komnas HAM melakukan pertemuan koordinasiterkait persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 dengan stakeholder di daerah.

Dengan Polda Sulawesi Barat, Komnas HAMberkoordinasi terkait dengan pengamanan pelaksanaan Pilkada. Bersama denganKPUD Provinsi Sulawesi Barat, berkoordinasi masalah DPT termasuk DPT kelompokrentan dan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapat masukanterkait temuan dan permasalahan dalam Pilkada di Sulawesi Barat.

Komnas HAM juga berkoordinasi dengan KanwilKementerian Hukum dan HAM untuk memastikan tahanan dan warga binaan terpenuhihaknya untuk turut serta dalam Pilkada.

Adapun temuan permasalahan menjelangpelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Sulbar dari hasil koordinasitersebut adalah sebagai berikut:

Dugaan politik uang (money politic) ditemukan di sejumlahdaerah, salah satunya yang terdapat di Daerah Polman, Hal ini dibuktikan denganpenangkapan terhadap pelaku dugaan MoneyPolitic di Wilkum Polres Polman.

 

Terkait kemandirian dan netralitaspenyelenggara Pemilu, di Mamasa anggota KPU terlibat membagi-bagikan uang.Untuk saat ini, Polda telah menetapkan 4 orang, yaitu 2 orang anggota KPUD(Ketua KPUD dan Sekertaris) dan 2 orang pihak ketiga pemenang tender sebagaiTersangka terkait dugaan mark up APK(Alat peraga kampaye) berupa pengadaan baliho paslon.

 

Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada yangmendukung salah satu calon.

 

Adanya permasalahan Suket (SuratKeterangan) pengganti EKTP yang dikeluarkan Dukcapil, dimana adanya perbedaanpendapat antara KPUD dan Bawaslu tentang format Suket yang menggunakan fotoatau tidak. Di masyarakat sudah terlanjur tersebar Suket yang tidak menggunakanfoto dan tidak bernomor, padahal sesuai Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor: 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 tentang format suratketerangan sebagai pengganti KTP-el, Suket harus menggunakan foto dan bernomor.

 

Adanya permasalahan DP4, dimanaterdapat 231 ribu lebih DP4 bermasalah yang tidak memiliki NIK dan NKK yangtelah dilaporkan dan direkomendasikan Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI untukpenundaan penetapan DPT dan dilakukan pengecekan ulang, sehingga ProvinsiSulbar paling terakhir dalam penetapan DPT dari yang seharusya pada tanggal 8Desember 2016 menjadi 16 Desember 2016.

Terdapat kelompok yang tidak masukdalam DPT dalam Pilgub 2017, padahal dalam Pilbup 2015 lalu bisa memilih, yaitusuku Bunggu di Kab. Mamuju Utara yang tinggal di dalam hutan secara nomadenyang jumlahnya sekitar 100 pemilih.


Pada hari H pelaksanaan Pilkada tanggal 15Februari 2016, Tim melakukan pemantauan ke Rutan Kelas IIB Mamuju, RSUD Mamuju,SLB , dan beberapa TPS kelompok rentan termasuk PLTU Mamuju. Secara umum,pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Provinsi Sulawesi Barat berjalan aman danlancar.


Adapun hasil pemantauan Tim dalam pelaksanaanPilkada di lapangan, yaitu sebagai berikut:


Akses lokasi TPS yang menyulitkan bagipenyandang disabilitas, dimana letaknya sempit karena kebanyakan berada didalam ruangan yang sempit, tidak nyaman bagi yang antri menunggu dipanggil danjalan yang menuju TPS yang berundak-undak sehingga menyulitkan bagi pemilihdengan kursi roda. Hal ini juga diakui oleh Ketua KPU bahwa akses yang masihkurang memadai di setiap TPS meskipun sudah ada himbauan untuk membuat TPS ditempat yang terjangkau bagi disabilitas.

 

Pantauan di Rutan Kelas IIB Mamuju,sebanyak 193 orang yang terdaftar baik warga binaan dan tahanan Kepolisianmaupun Kejaksaan semuanya dapat memilih. Namun demikian masih banyak yang tidakbisa memilih karena terhambat syarat administratif, seperti di Lapas Kelas IIBPolewali sebanyak 116 tidak terdaftar di DPT, di Rutan Kelas IIB Majenesebanyak 26 orang tidak dapat memilih karena tidak memiliki surat pindah (formA5).

 

Pantauan di RSUD Mamuju, terlihat sepikarena hari libur sehingga Dokter dan Perawat tidak ada. Pasien juga jarangkarena warga lebih memilih berobat di RS Swasta atau RS di Makassar, namunpantauan Tim ke TPS terdekat (TPS 7 Rimuku) telah mendata pasien dankeluarganya sebanyak 38 orang yang berhak memilih yang pada jam 12.00 WITA akanmendatangi RS bersama petugas dan saksi.

 

Pantauan di SLB Pembina Prov. SulawesiBarat, karena ditetapkan sebagai hari libur nasional sehingga semua penghuniyang berjumlah 50 murid terdiri dari 15 murid SMP dan 20 anak SMA sertaguru-guru yang tinggal di Asrama pulang ke daerah asalnya. Sebagian yang sudahberhak memilih, mendapat undangan di daerahnya masing-masing.


Selain Komnas HAM RI, terdapat beberapa Timdari Pusat yang memantau Pilkada di Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya MabesPolri, DPD RI, DKPP, dan Wakil Dubes AS. (Vella)

Short link