Pemantauan dan Penyelidikan

Komnas HAM Sampaikan Rekomendasi ke PT. Freeport

KomnasHAM pada Senin, 20 Maret 2017, melakukan pertemuan dengan manajemen PT.Freeport Indonesia (PTFI). Pertemuan dipimpin oleh Komisioner Natalius Pigai,Ketua Tim Pemantauan Kasus PT. FPI terhadap Suku Amungme, dan Agus Suntoro,Pemantau Aktivitas HAM. Dari PTFI diwakili oleh Arnold Kayame (Vice President Community Relations andHuman Rights)

KomnasHAM RI sejak 2015 telah melaksanakan pemantauan dan penyelidikan sesuai mandatPasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemantauan dilakukan denganmeminta keterangan warga, Pemkab Mimika, PT. Freeport Indonesia, KementerianESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Kementerian KehutananRI.

Komnas HAM RI hendak memeriksa apakah Pemerintah RI ketika memberikan konsesi KontrakKarya kepada PT. Freeeport Indonesia dilakukan dengan melibatkan masyarakat,dan adakah penggantian hak atas tanh terhadap warga masyarakat pemilik tanahulayat.  

Komnas HAM berkesimpulan bahwa wilayah konsesi pertambangan PT. FreeportIndonesia merupakan hak ulayat Suku Amungme yang secara konstitusional diakuioleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan PT. Freeport Indonesia sertaPemerintah Indonesia telah terbukti melakukan penguasaan (perampasan) danpemanfaatan lahan ulayat Suku Amungme.   

Dengan kesimpulan tersebut maka Komnas HAM merekomendasikan kepad Pemerintah RIcq. Kementerian ESDM untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah sebagaimanatuntutan Suku Amungme sebagai bagian penghormatan hak ulayat masyarakat adatdan memberikan saham secara cuma-cuma kepada masyarakat Suku Amungme sebagaipemilik hak ulayat dalam proses devistasi PT Freeport Indonesia.

Sedang rekomendasi ke PT. Freeport Indonesia, Komnas HAM meminta adanyapenyelesaian ganti rugi tanah masyarakat adat suku Amungme dan mengawal prosesdivestasi agar masyarakat adat memperoleh saham PT Freeport Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM mendorong agar dalam perjanjian renegoisasi dicantumkanklausula mengenai hak-hak masyarakat adat.

Untuk mengawal proses ini Komnas HAM akan terlibat dalam proses perundingansecara aktif untuk kepentingan masyarakat.

Mensikapi laporan dan rekomendasi Komnas HAM, manajemen PT. FPI akan melakukantelaahan di internal dan pada prinsipnya memahami laporan dan rekomendasitersebut.

Terhadap usuan pencantuman satu pasal yang mengatur mengenai hak-hak masyarakatakan menjadi bahan diskusi di internal perusahaan dan salah satu point yangdibahas dalam perundingan selanjutnya.

Bahwa PT. FPI selaku perusahaan kontrak dengan Pemerintah dalam persoalandivestasi menunggu kebijakan Pemerintah. Apabila sudah Ada komitment Negara cqPemerintah dengan masyarakat dan masyarakat sudah sepakat, maka PT. FPI akanmenghormati.

Berkaitan wacana Audit HAM, manajemen PTFI berpendapat bahwa seluruh bidangterkait dengan dengan kinerja aparat pemerintahan, baik aspek tanah, lingkunganhidup, ketenagakerjaan, pertambangan dan lain sebagainya, sudah diperiksa.Meskipun demikian, jika akan dilakukan audit HAM, PTFI akan menghormatinya jikayang melakukan adalah Pemerintah RI.

Untuk mencegah pelanggaran HAM di areal PT. FPI telah mengupayakan berbagaihal, selain membentuk desk tersendiri yang menangani HAM, juga aktif melakukanpencegahan, baik pelatihan untuk sektor keamanan dan karyawan. Dalam upayapenyerbarluasan HAM, PTFI meminta adanya kerjasama dengan Komnas HAM RI. (Agus S)

Short link