Kabar Latuharary

Hari Air Sedunia: Negara Wajib Penuhi dan Lindungi Hak atas Air

Pada peringatan Hari Air Seduniasetiap 22 Maret, kita patut untuk merenungkan apa yang telah negara lakukanuntuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya atas air (right to water).

Beberapa hari ini,kita menyaksikan bagaimana para petani dari Pegunungan Kendeng Jawa Tengah relamelakukan aksi “cor kaki” demi untuk mempertahankan dan melestarikan PegununganKendeng dan wilayah karst lainnya agar fungsinya sebagai sumber air dan pengaturtata kelola air yang alami, tetap terjaga.

Sementara itu,sebagaimana ditulis Koran Tempo(22/3/17), separuh warga Jakarta atau sekitar 4 juta jiwa, belum memperolehakses atas air bersih. Mereka akhirnya harus memanfaatkan air dari sungai danair tanah yang sudah terpapar oleh bakteri E coli. Ketika mereka harus membeliair PAM, harganya mahal, mencapai Rp 8.559 per meter kubik.

Hari Air pada tahunini kita peringati dengan kondisi pemenuhan dan perlindungan hak atas air yangbelum membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Perlindungan Hakatas Air

Undang-UndangDasar 1945 diPasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup danmempertahankan hidupnya. Kemudian Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiaporang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat.

Hak atas air tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hakuntuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungihak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (nonderogable right).

Pada 28 Juli 2010, Sidang UmumPBB mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atasair dan sanitasi adalah HAM. Komentar umum (General Comment) PBB Nomor 15 menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orangatas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, danmudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yangmemadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangirisiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi,memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Pengelolaan dan PerlindunganKawasan Karst

Terkat dengan konflik pembangunan pabrik semen dan penambangan batu kapur/gampingdi Kabupaten Rembang hanyalah salah satu dari konflik yang sudah manifest,diantara konflik laten lainnya di banyak daerah di Indonesia. PetaniKendeng memandang bahwa karst adalah bagian dari kehidupan mereka yang telah“berjasa” menyediakan air bersih untuk kebutuhan pangan dan pertanian. Jikaditambang, fungsi karst akan rusak dan hilang.

Untuk itu akar masalahnyaharus diatasi, yang terletak pada kebijakan penetapanKawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang bias pada kepentingan geologi semata.Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 17/2012 tentangPenetapan KBAK, kewenangan penetapan suatu wilayah sebagai KBAK berada ditangan Menteri ESDM, melalui usulan dari daerah.

Padahal, kepentingan atas pengelolaankawasan karst tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dariKementerian ESDM, namun bersifat lintas institusi, sektor, dan kepentingan.Sebagai akibat dari penetapan KBAK yang bias geologi itulah, maka terjadimasalah diantaranya di Rembang.  Selama dariaspek kebijakan penetapan kawasan karst belum dibenahi, maka konflik-konflikpembangunan pabrik semen akan terus terjadi.

Berdasarkan studi Komnas HAM (2016),sekitar 8 persen wilayah darat Indonesia diindikasikan sebagai kawasan karst.Dari 154.000 KM2 kawasan karst itu, baru sekitar 1.678,78 KM2 yang ditetapkanoleh Menteri ESDM sebagai KBAK. Empat KBAK itu adalah Sukolilo  dan Gombong Selatan di Jawa Tengah, Pangkalandi Karawang Jawa Barat, dan Gunung Sewu (Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan JawaTimur).

Hal ini artinya, sebagian besar kawasankarst masih belum berstatus dilindungi karena belum ada penetapan daripemerintah. Jikapun telah dilindungi, adalah karena kawasan karst tersebut“kebetulan” masuk di dalam kawasan taman nasional atau cagar alam sehinggamenurut aturan undang-undang yang terkait dengan kehutanan, adalah kawasanlindung.

Sedangkan jika kawasan karst yang belumditetapkan itu dikukuhkan melalui Permen ESDM No. 17/2012, akan menimbulkanmasalah dan konflik baru karena hanya berbasis pada kajian secara geologis.Padahal, kawasan karst selain berfungsi geologis, juga mempunyai potensiekonomi, sosial, budaya, sumber daya air, flora fauna, ilmu pengetahuan, wisata,dan penyerap karbon (perubahan iklim).

Saat inilah momentum untuk membenahiregulasi pengelolaan kawasan karst agar fungsinya yang jika rusak tidak bisadipulihkan, akan tetap terlindungi. Sedangkan dari sisi pemanfaatan diantaranyasebagai bahan baku utama semen, dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan data Asosiasi SemenIndonesia, sampai dengan lima tahun mendatang, Indonesia akan mengalami oversupplysemen atau kelebihan pasokan semen karena over kapasitas industri semen dalamnegeri. Dengan kondisi ini, adalah saat yang tepat bagi pemerintah untukmengumpulkan stakeholders industri semen, pemerintah, dan masyarakat, untukmerumuskan regulasi karst yang lebih komprehensif dalam mengelola kawasan karstberbasis ekosistem.

Draft Peraturan Pemerintah tentangEkosistem Karst yang sudah dibahas selama bertahun-tahun harus diaktifkankembali dan dibahas secara partisipatif dan transparan, sehingga kekosonganregulasi tentang kawasan karst bisa segera teratasi.  

Semoga Presiden Jokowibisa segera bertindak untuk menyelamatkan dan melestarikan kawasan karst yangmasih belum berstatus “dilindungi.” Sebagai ekosistem esensial, sebagaimanagambut, karst harus diselamatkan karena menjadi tumpuan kehidupan masyarakatuntuk terpenuhi kebutuhan dasarnya atas air bersih.  (Mimin Dwi Hartono)