Kabar Latuharary

Komnas HAM dan UIN Sunan Kalijaga Sepakat Bersinergi

Komnas HAM dan UIN Sunan Kalijagasepakat bekerjasama melalui nota kesepahaman pada 30 Maret 2017. Penandatanganannota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari penjajakan kerjasama antaraKomnas HAM dengan UIN Sunan Kalijaga yang telah dilakukan pada 2015.

Kedua belah pihak menyadaripentingnya pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia tidak dapat dilakukantanpa adanya sinergi. Pada dasarnya tiap lembaga telah memiliki peranmasing-masing dan adalah penting bagi tiap lembaga untuk menjalankan peran ini.Selain itu, kedua belah pihak mendukung perwujudan kampus yang ramah hak asasimanusia.

Selain penandatanganan notakesepahaman, UIN menyelenggarakan Seminar Hak Asasi Manusia. Seminar inidihadiri oleh Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (komisioner Organisation ofIslamic Cooperation dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)dan Dr. M. Imdadun Rahmat M.Si (Komnas HAM) sebagai pembicara.

Dalam seminar ini, Imdadun Rahmatmengemukakan pemikirannya tentang pembangunan berbasis hak asasi manusiamelalui kota ramah HAM. Dalam makalahnya, Ketua Komnas HAM menyampaikan tentangpentingnya strategi pembangunan yang bersifat jangka panjang dan menyelesaikanakar masalah, melibatkan masyarakat, mengacu pada “keberadaan” manusia sebagaimahluk yang bermartabat, memandang masyarakat sebagai subyek pembangunanmemperhatikan kelompok rentan, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhanekonomi namun juga disertai dengan perimbangan yang adil dalam distribusi danmengacu pada pemberdayaan masyarakat.

Di dalam kotaramah hak asasi manusia, perspektif pembangunan yang digunakan adalahpembangunan yang berbasis hak asasi manusia. Tujuan kota ramah hak asasimanusia ini adalah bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semuapenduduk dalam semangat kemitraan berdasar standard dan norma-norma hak asasimanusia.

Lebih lanjutujar Imdadun, dalam tataran praktis, kota ramah HAM berarti semua penduduk,tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakangetnis dan status sosial, khususnya kaum minoritas dan kelompok rentan lainnyayang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi  secara penuh dalam pengambilan keputusan.

“Saat iniKomnas HAM telah menggandeng 15 pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakandan mewujudkan kota ramah hak asai manusia,” kata Imdadun.

Sementaraitu, Siti Ruhaini Dzuhayatin menyampaikan tentang kontribusi dan manfaatIndependent Permanent Human Right Commission (IPHRC), Organisation of Islamic Cooperation(OK) terhadap Indonesia. Beberapa isu yang sering dibahas di dalam OKI adalahkondisi hak asasi manusia di Pelestina, Jordan, Lebanon dsb.

Sebagaipenutup, Siti Ruhaini Dzuhayatin menyampaikan bahwa performance hak asasimanusia di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. (Sasanti A)

Short link