Kabar Latuharary

Komnas HAM Luncurkan RAN Bisnis dan HAM yang Pertama di Asia Tenggara

KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Lembaga Studi danAdvokasi Masyarakat (ELSAM) meluncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnisdan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM), pada 16 Juni 2017 di Hotel Sari PanPacific-Jakarta.

PeluncuranRAN Bisnis dan HAM ini merupakan yang pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara atasinisiatif Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil.

Hadirdalam peluncuran tersebut Ketua Komnas HAM Nurkholis dan Wakil Menteri LuarNegeri Fachir.

RencanaAksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkanPrinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang telah disahkan oleh PerserikatanBangsa-Bangsa pada 2011 pada level nasional.

Dokumenini merupakan strategi kebijakan yang dikembangkan dalam rangka melindungi HAM daridampak negatif operasional dunia usaha dengan merujuk  padaPrinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis  dan HAM.

Hinggasaat ini, tercatat ada 14 (empat belas) negara yang sudah memiliki RAN Bisnisdan HAM. Keempat belas negara tersebut adalah Inggris, Belanda, Italia,Spanyol, Finlandia, Denmark, Lithuania, Swedia, Swiss, Kolombia, Norwegia,Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis.

Adadua puluh negara yang telah menyatakan bahwa mereka akan merancang RAN Bisnisdan HAM. Untuk Asia Tenggara, pemerintah yang telah berkomitmen untuk menyusunRAN Bisnis dan HAM adalah Malaysia, Myanmar dan Thailand.

MenurutNurkholis, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu diatur lebih lanjutmelalui peraturan presiden, mengingat dimensi dan dinamika relasi Bisnis danHAM yang sangat luas sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

PeraturanPresiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengaturlebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia agar bisa lebih operasional.

RencanaAksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian,lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAMsesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dari pusat hingga daerah. (Devi)

Short link