Pengawasan

Koordinasi Pra Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat

KomnasHAM melakukan pertemuan koordinasi dengan KPUD Jawa Barat pada Kamis (31/8/17).

PadaPilkada serentak 2017 di Jawa Barat, Komnas HAM melakukan pemantauan di Kota Cimahidan Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus melakukan pemantauan atas pemenuhan hakkonstitusional bagi pemilih, terutama bagi kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan,Rumah Tahanan, Rumah Sakit dan kelompok disabilitas. Selain itu, juga terkaitdengan ujaran kebencian, termasuk diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkanpemantauan, penyelenggaraan Pilkada 2017 di Jawa Barat telah berlangsung denganbaik. Akan tetapi, masih ada persoalan-persoalan yang perlu dilakukan pembenahanantara lain problem pencatatan pemilih terkait belum seleruhnya pemilih belum memilikiKTP-Elektronik, belum sepenuhnya TPS ramah terhadap akses disabilitas, netralitasAparat Sipil Negara (ASN), problem pemindahan tahanan/narapidana menjelang pemilihan,dan pelarangan pembangunan TPS di kompleks TNI.

Atastemuan-temuan tersebut, Komnas HAM RI kemudian menyampaikan hasil dan rekomendasiperbaikan kepada KPUD Jawa Barat, agar penyelenggaran Pilkada selaras dengan ketentuanUUD 1945 jo. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentangRatifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Penyerahanlaporan dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada KPUD Provinsi Jawa Barat danKPUD Kota Cimahi. 

Selainmenyampaikan laporan, Komnas HAM juga mendapat update persiapan penyelenggaran pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur JawaBarat, diantaranya mengenai program-program penyertaan penyandang disabilitas padapenyelenggara KPPS, pembentukan desa akses bagi wilayah yang penyandang disabilitasbanyak dan penyusunan aplikasi untuk sosialisasi kepada masyarakat rentan.

Selainitu, pendataan pemilih sebanyak 31.000.000 yang 2.000.000 pemilih belum memilikiE-KTP, pembentukan desk cyber guna memantaumedia sosial, dan antisipasi situasi Pilkada seperti di DKI Jakarta.

Dengankoordinasi ini diharapkan ke depannya situasi pemenuhan hak konstitusional diJawa Barat semakin terpenuhi sesuai standar HAM. (Agus S)

Short link