International NGO Forum on Indonesian Development
(INFID) dan Komnas HAM, bersama Bupati Pakpak Bharat (Sumut) Remigo Y.
Berutu, Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo dan Bupati Lampung Timur,
Chusnunia Chalim, turut berpartisipasi dalam Forum Kota HAM Sedunia
(World Human Rights Cities Forum 2017) di Gwangju, Korea Selatan.
Forum ini dibuka pada 14 September 2017 oleh Walikota Metropolitan Gwangju Yoon Jang-hyun, KetuaKim Dae-jung Peace Center Lee Huiho (Mantan Ibu Negara Kim Dae Jung) dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kunghwa. Forum Kota HAM Sedunia ini akan berlangsung sampai tanggal 17 September 2017.
Forum ini dibuka pada 14 September 2017 oleh Walikota Metropolitan Gwangju Yoon Jang-hyun, KetuaKim Dae-jung Peace Center Lee Huiho (Mantan Ibu Negara Kim Dae Jung) dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kunghwa. Forum Kota HAM Sedunia ini akan berlangsung sampai tanggal 17 September 2017.
Delegasi
pemerintah daerah, Komnas HAM dan INFID akan berbicara di berbagai
program acara. Bupati Pakpak Bharat Remigo Y. Berutu, berbicara
dalam Sesi Pleno tentang Demokrasi Partisipatoris dan Kabupaten/Kota HAM
bersama dengan Wakil Walikota Grenoble (Perancis) Emmanuel Carroz,
Direktur Barcelona Observatory for Social, Economic, and Cultural
Rights Irene Ecorihuela dan Professor dari Chung-Ang University, dan
Komisioner Gwangju Alliance for Progressive Movement.
Dalam
presentasinya, Bupati Remigo Y. Berutu menyatakan pentingnya belajar
dari kota lain, serta untuk berbagi pengalaman Pakpak Bharat dalam
menjalankan program-program pemerintah berbasis HAM.
Program-program
tersebut termasuk dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga,
pembangunan ekonomi, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak,
dan pendidikan maupun untuk menjamin kerukunan beragama, termasuk dalam
menjamin peran aktif dan kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah
dalam menampung pengungsi dari Aceh Singkil saat konflik Agama di Aceh
Singkil meluap.
Terkait partisipasi demokrasi warga, Bupati Pakpak
Bharat menjelaskan tentang Musrenbang yang dijalankan secara baik dari
tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Sebagai Kabupaten baru hasil
pemekaran, Pakpak Bharat patut diacungi jempol dengan prestasi mereka
dengan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai
Kabupaten Peduli HAM selama 4 kali berturut-turut.
Dalam
sesi yang lain INFID, diwakili Mugiyanto, Senior Program Officer untuk
HAM dan Demokrasi, akan menjadi panelis dalamExpert Meeting on Local
Government and Human Rights yang bertujuan untuk merumuskan masukan bagi
Dewan HAM PBB dalam menyusun Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk
Pemerintahan Lokal dan HAM (UN Guiding Principles on Local Government
and Human Rights).
INFID bersama dengan Wakil Bupati Wonosobo Agus
Subagiyo dan Wakil ketua Komnas HAM M. Nurkhoiron akan berbicara dalam
Sesi Jaringan Kota HAM Se-Asia (Asia Human Rights Cities
Network) bersama pembicara lain dari Nepal, Bhutan, Korea, Filipina,
India, Timor-Leste dan Mongolia dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebagai
latar belakang, sejak tahun 2011, Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju
di Korea Selatan telah menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia (World
Human Rights Cities Forum - WHRCF).
Forum ini merupakan gerakan global
yang menjadi tempat pertukaran pengalaman pemerintah kota di seluruh
dunia dan pemangku kepentingan lain yang berkomitmen dalam perlindungan
dan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah. Selama 4 tahun
terakhir, INFID secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan ini bersama
beberapa perwakilan kepala daerah (Bupati) dari Indonesia. (Ayu/INFID)
Short link
