Bagian Dukungan Penyuluhan Komnas HAM melakukan penjajagan kerjasama pemajuan HAM dengan melakukan audiensi dengan pimpinan tiga instansi negara pada 26-28 September 2017 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Tujuan kunjungan adalah untuk melaksanakan mandat kerjasama pendidikan HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
Pada kesempatan pertama, kunjungan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Penyuluhan Komnas HAM Mimin Dwi Hartono yang disertai oleh staf, dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bandung, pada 26 September 2017. Dalam pertemuan dengan Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kota Bandung Andini, disampaikan oleh Mimin bahwa maksud kunjungan adalah menindaklanjuti kerjasama pengembangan e-government.
"Dalam pertemuan pada akhir Agustus 2017, disepakati bahwa Komnas HAM akan melakukan kunjungan lanjutan untuk mengidentifikasi aplikasi e-government yang akan diadopsi oleh Komnas HAM,"ujar Mimin.
Di dalam pertemuan, teridentifikasi beberapa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Komnas HAM. Untuk selanjutnya, Komnas HAM perlu mengajukan permohonan adopsi aplikasi ke Walikota Bandung dan melakukan penandatanganan MoU sebagai landasan kerjasama.
Menindaklanjutinya, Kabag Penyuluhan melakukan pertemuan dengan Kasubag Kerjasama Pemkot Bandung Yana. Dalam pertemuan itu, dibahas isi MoU yang akan menjadi landasan kerjasama.
"Draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama akan kami pelajari dan komunikasikan dengan Komnas HAM,"" ujar Yana, yang menyambut baik kerjasama ini.
Kemudian, pada hari berikutnya, Rabu 27 September 2017, diadakan pertemuan dengan Irwasda Polda Jawa Barat Kombes Pol. Rusli A. Dalam kesempatan itu, Kabag Penyuluhan Komnas HAM memaparkan program dan kegiatan Bagian Penyuluhan khususnya program Polisi Berbasis HAM.
"Komnas HAM telah menyusun manual dan buku saku untuk pegangan Polri, yaitu bagi Satuan Reserse, Sabhara, dan Tahti, yang bisa kami sosialisasikan dan latihkan kepada anggota Polda Jabar."ujar Mimin.
Kombes Pol. Rusli merespon, bahwa tawaran kerjasama tersebut ia sambut baik karena tantangan yang dihadapi Polda Jabar sangat besar. "Dengan adanya pelatihan HAM, kami harap tindakan dan perilaku anggota akan lebih menghormati dan melindungi HAM," ujar Rusli.
Selanjutnya, ia akan sampaikan hasil pertemuan dengan Komnas HAM kepada Kapolda Jabar untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.
Lantas, pada Kamis 28 September 2017, diadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Komnas HAM diterima oleh Asekda Bidang Pemerintahan, Hukum, HAM, dan Kesra Kusmayadi, yang didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama Annie.
Dalam pemaparannya, Mimin menyampaikan profil dan program Bagian Penyuluhan, yang meliputi Sekolah Ramah HAM, Polisi berbasis HAM, Kota HAM, dan Pemenuhan Hak Minoritas.
"Kami menawarkan kesempatan untuk bersinergi memajukan HAM di Provinsi Jabar, melalui program yang kami miliki,"ujar Mimin.
Atas tawaran tersebut, setelah diadakan diskusi penentuan isu dan prioritas kegiatan, Pemrov Jabar tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan bekerjasama melalui program SRH.
"Saat ini ada sekitar 43.000 SMA/K di Jabar, yang menjadi kewenangan provinsi untuk mengelolanya. Kami harap melalui kerjasama dengan Komnas HAM akan mampu mempromosikan HAM di dunia pendidikan," harap Kusmayadi.
Selain itu, juga dipaparkan oleh Mimin tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur berbasis HAM yang bisa dipakai dan diujicobakan di Jabar, mengingat ada beberapa proyek infrastruktur yang bersentuhan dengan HAM.
Kusmayadi merespon bahwa tawaran kerjasama itu akan ditindaklanjuti dengan MoU, dimana draftnya akan disiapkan oleh Kabag Kerjasama Pemprov Jabar.
Dengan demikian, adanya harapan bahwa Komnas HAM berperan dalam supervisi dan menyediakan panduan pembangunan berbasis HAM di Jabar, dapat terlaksana dengan baik, harap Kusmayadi. (MDH)
Short link
