Perempuan separuh baya dan berjilbab itu tampak selalu aktif untuk bertanya, berkomentar, menyampaikan pendapat, dan memberikan tanggapan pada setiap sesi yang ada di pelatihan hak asasi manusia (HAM) yang diadakan oleh Komnas HAM di Kabupaten Karo, Sumuatera Utara pada 26-28 September 2017.
Sesekali perempuan yang bernama Darliati Ujung itu melontarkan candaan yang mengundang tawa peserta yang lain.
Darli begitu dia biasa disapa, adalah satu-satunya camat perempuan dari delapan camat yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatra Utara. Darli yang memiliki suara lantang khas orang Batak itu menjabat sebagai Camat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.
Darli bersama 25 orang lainnya - laki-laki dan perempuan dengan jumlah berimbang - yang berasal dari aparat pemerintah dan masyarakat sipil Kabupaten Pakpak Bharat, aktif mengikuti semua sesi pelatihan HAM yang dipandu dan difasilitasi oleh para penyuluh HAM dari Komnas HAM.
Para peserta tampak bisa menikmati dan tidak ada yang mengantuk walaupun setiap harinya sesi bisa berlangsung hingga jam 21.00 WIB.
Antusiasme itu tak lepas dari metode pelatihan yang digunakan para fasilitator dari Komnas HAM. Pelatihan yang ini menggunakan metode partisipatif dan pembelajaran orang dewasa.
Metode partisipatif ini mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif yaitu nyaman. interaktif, dan menyenangkan. Para peserta terlihat bersemangat untuk bertanya, berkomentar, memberikan tanggapan, dan menyumbangkan ide atau gagasan.
Dalam pelatihan HAM yang dilaksanakan di Mikie Holiday Resort, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara ini, semua peserta mendapat materi tentang konsep dasar HAM, pembangunan berbasis HAM, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM, hak atas kota, kota HAM, penerapan kota HAM.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber yang kompeten dan berkualitas di bidangnya. Para narasumber pelatihan berasal dari Komisioner Komnas HAM, pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, akademisi dan aktivis HAM.
Pelatihan HAM ini bertujuan untuk meng -upgrade atau meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat sipil Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya dalam isu Human Rights City (kabupaten/kota HAM), dan dalam rangka penyebarluasan nilai-nilai HAM.
Selain itu, sebagai tindak lanjut nyata dari penandatanganan kerja sama pengarusutamaan kabupaten/kota HAM antara Komnas HAM dengan Pemkab Pakpak Bharat. Komnas HAM tertarik melakukan kerja sama dengan Pemkab Pakpak Bharat karena Remigo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kabupaten/kota HAM.
Komitmen itu bisa dilihat dari capaian Pemkab Pakpak Bharat yang telah mampu menyediakan pendidikan gratis, menyediakan layanan kesehatan yang bagus, melakukan tata kelola pemerintahan yang modern melalui penerapan e-government dan lain-lain.
Pelatihan HAM diawali dengan pidato sambutan dari Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron. Dalam sambutannya, Nurkhoiron mengatakan upaya pengarusutamaan HAM terutama melalui perwujudan kabupaten/kota HAM sangat penting untuk dilakukan di seluruh pelosok nusantara.
Melalui perwujudann kabupaten/kota HAM diharapkan hak-hak rakyat bisa terpenuhi dengan baik. Setelah mengikuti pelatihan HAM ini saya berharap para pesertanya nanti mampu menciptakan program-program yang kreatif untuk menyejahterakan rakyat, kata Nurkhoiron.
Pembukaan pelatihan HAM juga dilakukan oleh Remigo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Dalam pidatonya, Remigo menyatakan senang bisa menggelar pelatihan HAM melalui kerja sama dengan Komnas HAM. Remigo berharap seluruh peserta bisa aktif berpartisipasi mengikuti pelatihan HAM dengan sungguh-sungguh.S
"Saya berharap nanti setelah pelatihan ini, semua peserta bisa lebih paham tentang HAM dan dapat memberikan kontribusi nyata sesuai dengan bidang masing-masing untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Pakpak Bharat sebagai kabupaten HAM," ucap Remigo.
Program Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM merupakan upaya Komnas HAM dalam membumikan nilai-nilai HAM melalui perwujudan kabupatan/kota HAM di seluruh pelosok Indonesia. Upaya mewujudkan kabupaten/kota HAM dilakukan dengan memperkuat peran masyarakat sipil, mendorong penerapan nilai-nilai HAM di segenap aspek kehidupan, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi dan keuangan, penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah.
Sejak 2015, Komnas HAM telah melakukan penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat sipil kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) melalui kegiatan penyuluhan HAM, pelatihan HAM, dan pelatihan untuk pelatih HAM di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat sipil penting dilakukan agar terjadi sinergi positif dari stakeholder pembangunan di daerah. Hal lainnya adalah agar pelaksanaan pembangunan di daerah selalu mengacu kepada nilai-nilai HAM sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan benar-benar mampu menyejahterakan rakyat. (Rusman Widodo)
Short link
