Kabar Latuharary

Komnas HAM dan Menko Kemaritiman Membahas Tuntutan Masyarakat Adat Suku Wawiyai

Pada Senin,10 Juli 2017, Komnas HAM RI melalui Komisioner Natalius Pigai dan Agus Suntoro,telah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui ArifHavas Oegroseno, selaku Deputi Menteri Koordinator Bidang KedaulatanMaritim. 

Permintaanketerangan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan Sdr. PaulusWawiyai, dkk selaku masyarakat adat Suku Wawiyai, Papua Barat yang diwakili olehkuasa hukumnya Hery Chairiansyah, SH, MH.

Dalam pengaduannyake Komnas HAM, masyarakat menuntut 2 (dua) hal, yaitu keterlibatan masyarakatdalam penyelesaian atas kerusakan terumbu karang oleh kapal MV. Caledonia Sky diperairan Pulau Mansuar Kecil, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada 4 Maret2017. 

Selainitu, masyarakat meminta penjelasan dan perkembangan terhadap tindakan yangdilakukan Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian KoordinatorBidang Kemaritiman terkait proses pengurusan ganti kerugian.

Hak masyarakatadat untuk berpartisipasi dalam pembangunan diatur di dalam Pasal 18B ayat (2)dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia.

Dalampertemuan tersebut, Kemenko Kemaritiman menyampaikan ke Komnas HAM bahwa telah dilakukanpembentukan Tim dan joint investigationdengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di dalam pembahasan penyelesaiannya,telah dilibatkan Pemda Raja Ampat, Universitas di Papua, serta perwakilanLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat adat.

Kasus inisampai dengan saat ini, masih dalam proses negoisasi pembahasan danpenyelesaian yang melibatkan perusahaan (pemilik) kapal, kapten kapal, danpihak asuransi P & I . (Agus Suntoro)  

Short link