Kabar Latuharary

Diperlukan, Panduan Pemilu Berbasis HAM

KomnasHAM RI dan Bawaslu RI sepakat untuk melakukan revisi Nota Kesepahaman  (Memorandum of Understanding) kedua lembaga, yang ditandatanganikedua lembaga pada 2011.

Revisiitu nantinya akan memuat bentuk kerjasama kedua lembaga, yakni pembentukan TimPemantauan Bersama, workshop atau seminar, sosialisasi, pelatihan, danpertukaran informasi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuankoordinasi  Komnas HAM RI dan Bawaslu RIpada Selasa, 23 Januari 2017.

Pertemuankoordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanikyang didampingi oleh Hairiansyah (Wakil Ketua Internal), Sandrayati Moniaga(Wakil Ketua Eksternal), Amiruddin (Koordinator Subkom Penegakan HAM) danMunafrizal Manan (Komisioner Komnas HAM RI).

Sedangkandari Bawaslu RI dipimpin oleh Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si, selakuAnggota Bawaslu, serta didampingi oleh Gunawan Suswanto, Sekjen Bawaslu RI danjajarannya.

Selainmenyepakati revisi dan reviewperubahan nota kerja sama, Komnas HAM RI menyampaikan rencana pemantauanpenyelenggaran Pilkada serentak tahap ketiga yang akan dilakukan pada 2018. 

Hairiansyah,yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemantau Pemilu/Pilkada di Komnas HAM,menekankan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan ini, Komnas HAM RI akanmemfokuskan pada tiga hal yaitu, pertama,yang menyangkut pemenuhan hak pilih, termasuk di dalamnya bagi kelompokrentan, kedua, pengawasan praktik diskriminasi ras dan etnis, serta ketiga, pemastian kemurnian hasilpilihan (suara pemilih).

Meresponrencana pemantauan tersebut, Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si, mendukungsepenuhnya rencana Komnas HAM RI karena pemilu dan pilkada merupakan kegiatanbersama yang harus diurus juga bersama-sama, termsuk hal-hal yang khusus sesuaikewenangan dan mandat kelembagaan, seperti Komnas HAM RI.

BawasluRI menekankan agar pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan tetap menjadiperhatian, misalnya mengenai suku anak dalam (orang rimba), warga yang beradadi perbatasan dan penyandang disabilitas. Khusus penyandang disabilitas sesuaidata DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke KPU RI yangberjumlah hanya 539.760 jiwa masih perlu diverifikasi dan dipertanyakan, sebabdata WHO penyandang disabilitas sekitar 10-12% dari jumlah penduduk. 

Hallain yang perlu menjadi perhatian Komnas HAM RI adalah mendorong percepatanpencetakan KTP-el atau perekaman,sehingga hak pilih mereka akan dijamin oleh KPU. Merespon hal tersebut,Komisioner Amiruddin menegaskan bahwa seharusnya persoalan administrasikependudukan tidak menghalangi hak pilih masyarakat karena telah dijamin dalamkonstitusi dan instrumen HAM.

Terkaitdengan pengawasan praktik kampanye yang bersinggungan dengan suku, agama, rasdan etnis (SARA), Bawaslu sudah berkoordinsi dan membuat kerja sama denganKementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran terhadap situsatau akun yang menyebarkan SARA. Sedangkan untuk proses penegakan hukumdilakukan melalui forum GAKUMDU.

BawasluRI secara tegas meminta agar Komnas HAM RI menyusun manual atau pedomanPemilu/Pilkada berbasis HAM dan terlibat dalam bimbingan teknis, sertasosialisasi kepada jajaran Bawaslu RI dengan memberikan contoh yang konkret sehinggabisa memahami lebih jelas bagaimana memastikan Pemilu/PIlkada sesuai denganstandar HAM. (Agus Suntoro)

Short link