Kabar Latuharary

Kerjasama Pemenuhan dan Penegakan HAM dengan LPSK

Komnas HAM RI dan LPSKsepakat melakukan optimalisasi kerja sama, terutama dalam beberapa issu aktualyang menyangkut upaya perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Komitmen ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada Rabu,24 Januari 2017 di Kantor LPSK.

Hadir dalam pertemuantersebut adalah Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komas HAM), Hairiansyah (WakilKetua Internal), Sandrayati Moniaga (Wakil Ketua Eksternal), Tasdiyanto(Sekjen) yang didampingi Kepala Biro Perencanaan dan jajaran Penegakan HAM. Sedangkandari LPSK dipimpin oleh Abdul Haris Semendawai (Ketua), Edwin Partogi (WakilKetua), Lili Pintauli Siregar (Anggota) serta Sesjen LPSK Noor Sidharta besertasejumlah Tenaga Ahli LPSK.

Hal pertama yang perludioptimalkan adalah kerja sama dalam pemberian keterangan sebagai korbanpelanggaran HAM yang berat, sebab LPSK baru dapat memberikan bantuan medis,rehabilitasi psikologis dan psikososial kepada korban setelah adanya verifikasiKomnas HAM RI. Sejak 2013 – sekarang, sekitar 1600 korban pelanggaran HAM yangberat yang telah mendapat layanan tersebut, baik untuk korban peristiwa 1965,Tanjung Priok, Simpang KKA, Jambo Kepok (Aceh), dan Penghilangan Paksa. 

Meskipun demikian,terdapat kendala dalam pemberian layanan tersebut karena hanya diberikan untukjangka waktu 2 (dua) tahun karena problem ketersediaan anggaran. Padalah,korban mengendaki layanan diberikan untuk jangka panjang. LPSK mengajak KomnasHAM RI untuk bersama-sama mengadap Presiden RI dan jajaranya, termasuk KantorStaf Kepresidenan (KSP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untukmelakukan pembahasan mengenai solusi penyelesaiannya. Jika diperlukan makadapat dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) guna mengimplementasikangagasan tersebut.

Selain menyinggungkorban pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI juga meminta komitmen dariLPSK untuk bersama-sama terlibat dari NationalPrevention Mechanisme untuk memerangi praktik kekerasan (torture) terutama di lembagapemasyarakatan. Sinergi ini perlu dilakukan bersama lembaga lain, diantaranyaKomnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sertaKementerian Hukum dan HAM.

Pembahasan terakhiradalah persiapan penyambutan dan materi/keterangan yang akan disampaikan kepadaHigh Commissioner PBB yang akanberkunjung ke Komnas HAM RI pada Senin, 5 Februari 2017. Komnas HAM RImengundang LPSK, Komnas Perempuan dan LPSK untuk bersama-sama menyampaikangagasan dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM, termasukdiantaranya hak-hak korban dan saksi menjadi salah satu topik pembahasan. (Agus Suntoro)   

Short link