Kabar Latuharary

Koordinasi Kerjasama dengan Konferensi Waligereja Indonesia

Pada29 Januari 2018, pimpinan Komnas HAM beraudiensi dengan pengurus KonferensiWaligereja Indonesia (KWI), dalam rangka meningkatkan hubungan dengan jejaring HAM.

Hadirdalam pertemuan itu pimpinan Komnas HAM yang terdiri dari Ahmad Taufan Damanik,Sandra Moniaga, Hairiansyah, disertai komisioner yaitu Beka Ulung Hapsara,Amiruddin dan Munafrizal Manan. Mereka ditemui oleh Mgr. Ignatious Suharyo(Ketua KWI), Romo Siprianus Hormat, Romo PC Siswanto, Pr, Romo Eko Aldianto danSuster Natalia.

Dalamkesempatan itu, Komnas HAM menyampaikan 4 (empat) isu strategis yang menjadiperhatian Komnas HAM yaitu : 1. Pelanggaran HAM berat masa lalu, 2. Konflikagraria 3. intoleransi dan 4. Penataan internal kelembagaan.  Komnas HAM mengharapkan KWI dapat mendukungKomnas HAM.

Padaperiode-periode sebelumnya, kerjasama antara Komnas HAM dengan Komisi Keadilandan Perdamaian KWI telah dilakukan. Kerjasama tersebut diantaranya adalah advokasikasus terkait masalah grasi bagi seseorang warga yang ditahan karena berhadapandengan Perhutani di Kendeng, Rembang Jawa Tengah, dan kerjasama dengan para romodi Nusa Tenggara Timur dan Merauke. Disamping itu, koordinasi terkait beberapakasus lain juga pernah dilakukan.

Lebihlanjut, terkait dengan masalah pencalonan anggota legislatif, Komnas HAM menyatakanharapannya bahwa bilamana ada calon anggota legislatif yang berasal dari KWI,hendaknya ia  memiliki perspektif hak asasimanusia.

KomnasHAM mengharapkan di masa mendatang, dialog dan sinergi dapat lebihditingkatkan, termasuk dalam membangun pemahaman hak asasi manusia. Tidak hanyapada koordinasi kasus-kasus namun juga pada pelatihan-pelatihan sebagaimanapernah dilakukan Komnas HAM pada periode sebelumnya. Komnas HAM melakukanpelatihan paralegal bagi para uskup ke Indonesia dengan narasumber komisionerKomnas HAM 2012-2017. Bagi KWI, pelatihan ini dinilai sangat mendukungkerja-kerja mereka.

Sementaraitu, KWI mengemukakan bahwa pihaknya juga memperhatikan isu gender. KomisiGender dan Pemberdayaan Perempuan KWI, yang saat itu diwakili oleh SusterNatalia, menyampaikan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, walaupun telahbanyak ditemukan perempuan yang sudah maju, masih ditemukan kasus penganiayaanterhadap perempuan namun si korban tidak melaporkan ke pihak berwajib. Pelakupenganiayaan adalah majikan maupun suami. Kasus kekerasan yang tidak dilaporkantersebut lebih disebabkan karena perempuan yang menjadi korban memilih sikapdiam karena sudah memaafkan pelaku kekerasan tersebut.

Kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk terus melakukan kerjasama dalam bentukkoordinasi kasus-kasus dan isu-isu hak asasi manusia. Dukungan dari KWI kiranyaakan menambah resonansi Komnas HAM dalam menjelaskan isu hak asasi manusia. (Sasanti)

Short link