Pengkajian dan Penelitian

Kajian Regulasi Agraria di Sulsel

Tim Kajian Regulasi Agraria di Bagian DukunganPengkajian dan Penelitian Komnas HAM yang dipimpin oleh Plt. Kepala BiroPemajuan HAM Indahwati, disertai oleh peneliti senior, Agus Suntoro, dan asistenpeneliti, Tito Febismanto, dan staf pemantau, Wahyu Pratama Tamba, melakukankunjungan lapangan dan permintaan keterangan dari nara sumber di SulawesiSelatan pada 5-8 Juni 2018.

Salah satu pertimbangan penentuan wilayahSulawesi Selatan adalah karena memiliki persoalan konflik agararia bidanginfrastruktur yang cukup menonjol yang dilaporkan ke Komnas HAM RI, diantaranyakasus penolakan masyarakat adat Seko Sallombengang terhadap pembangunanPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Seko Power Prima di Kabupaten LuwuUtara; kasus pembebasan Lahan seluas 1.300 Ha untuk Pembangunan Bendungan diKabupaten Wajo. Selain itu juga terdapat persoalan dalam pembebasan lahanBandara Sultan Hasanudin di Kabupaten Maros, serta berlarut-larutnyapenyelesaian pembayaran lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas proyek jalantol Ujung Pandang di Kota Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maraknya konflik agraria diduga adalah dampakdari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga(2015-2019) yang  disusun sebagaipenjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi danJusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional2005-2025. Menurut pemerintah, berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalampembangunan demokrasi ekonomi dengan menetapkan beberapa program prioritasnasional antara lain pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastukturtidak dapat dihindarkan kebutuhan lahan, modal, dan sumber daya yang besar. Halini tentu akan melibatkan masyarakat secara luas dan apabila tidak dikawal makahakikat pembangunan menjadi absurd

Berdasarkan hal tersebut, Tim Komnas HAM memandangperlu untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam kajian mengenai regulasiyang menyangkut persoalan agraria dalam kaitan dengan pembangunaninfrastruktur, terutama aspek pengambilan lahan masyarakat dengan alasankepentingan umum, penetapan nilai penggantian hak yang sewenang-wenang,penetapan proyek pembanguan tanpa proses konsultasi dengan masyarakat, persoalanhukum, baik perdata terutama dampak penitipan uang (konsinyasi), tindakankriminalisasi kerena melakukan penolakan terhadap proyek pembangunan, praktik“makelar” dan penguasaan akses informasi pembebasan lahan oleh oknum pejabatdan pengusaha, dan hilangnya sumber kehidupan dan terutama dampak ekonomi yangmenurun terhadap warga.

Dalam pelaksanaan Tim Komnas HAM melakukanagenda pertemuan dan permintaan informasi dari baik dari warga (korban), para pendampingyaitu LBH Makassar, AGRA dan KPA. Sedangkan untuk pemerintahan, Tim Komnas HAM melakukanpertemuan dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Hukum Provinsi SulawesiSelatan, Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Maros, PT. Angkasa Pura I,Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, Dinas SDA Provinsi Sulsel, serta KepalaPenanaman Modal dan Biro HukumPemkab Luwuk Utara. 

Untuk memperoleh pandangan yang ilmiah danakademisterkait dengan kajian akademis terhadap berbagai regulasi bidang agariaterutama dalam pembangunan infrastruktur, tim juga meminta keterangan daninformasi dari nara sumber ahli hukum agaria Prof. Dr. Farida P, SH, MH selakuDekan FH UNHAS.

Hasil dari pengumpulan data dan informasi daripara phak tersebut untuk selanjutkan akan menjadi bahan yang akan diolah lebihlanjut oleh Tim Komnas HAM. (AgusSuntoro)
Short link