Pendidikan dan Penyuluhan

Sosialisasi Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan memperbanyak implementasiKabupaten/Kota HAM sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo pada Hari HAM 10 Desember2015, Komnas HAM dan INFIDmembangun kerjasama strategis untukmemastikan realisasi HAM oleh pemerintah daerah dalam kerangka Kabupaten/KotaHAM.

Salahsatu bentuk kerjasama itu adalah kegiatan penguatan kapasitas berupa sosialisasiKertas Posisi Kota/Kabupaten HAM yang diselenggarakan di Bali pada 2-4 Mei2018. Kertas Posisi Kota/Kabupaten HAM disusun dan diterbitkan oleh Komnas HAMpada 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang dengankomposisi  2 orang wakil dari pemerintahtiap daerah (Bappeda dan Biro Hukum) dan 1 orang wakil dari organisasimasyarakat sipil daerah (OMS) yang selama ini bekerja untuk isu-isu HAM danpemerintahan di tingkat daerah.

Kegiatan dibuka pada2 Mei 2018, olehDirektur Infid Sugeng Bahagijo dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.  Dalam Sambutannya Sugeng Bahagijo menyatakanbahwa “hakasasi manusia memastikan tidak adanya satu orang pun yang tertinggal, leave no one behind. Untuk itu, menurut Sugeng, perlu penyebaran KonsepKabupaten/Kota HAM untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia semua warganegara termasuk kaum muda.

Sementaraitu, Taufan menyatakan bahwa Indonesia sejalan denganproram PerserikatanBangsa-Bangsa yang telah mencanangkanKonsep Human Rights Cities. Taufanjuga menyampaikan bahwa perkembangan HAM tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintahpusat. Perlu perandari pemda yang desentralisasi otonomi daerah untuk bisa menyebarkan soal HAM.Data Komnas HAM menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan aktor tertinggi ke-3 yang diadukanoleh Masyarakat,” ujar Taufan.

Pada saat diskusi, diisi dengan paparanmateri tiga narasumber, yakni IfdhalKasim Staf Ahli Deputi V Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden, yang mempresentasikantema Perlindungan HAM dalam sistem Hukum Nasional; Ahmad Taufan Damanik,Ketua Komnas HAM.yang memaparkan tentang Mengarusutamakan Kabupaten/Kota HAM: Upaya Komnas HAM;dan AlHanif, Ketua Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM),yang menyampaikan tentang Landasan Hukum Negara dan Hak Asasi Manusia.

Pada hari kedua, diadakan diskusi lanjutan dengan narasumber,yakni Temanengnadari Kementerian Hukum dan HAM,yang mempresentasikan Membangun Sinergi ProgramKerja Pemerintah Daerah Menuju Pembangunan Kabupaten/Kota yang Peduli HAM”;Galuh Wandita dariAsia Justice and Rights, yangmempresentasikan tentang  Hak Asasi Manusia  Pelanggaran dan Inisiatif Perbaikannya; Mugiyanto dari INFIDmenyampaikan tentang  MerencanakanKabupaten/Kota HAM; dan Beka Ulung Hapsaradari Komnas HAM memaparkan tentang Kertas Posisi Komnas HAM tentangKabupaten/Kota HAM

Sesi berikutnya adalah sesi Inspirasi Kabupaten/Kota HAM yang dipaparkan oleh duaKepala Daerah yang sudah mencoba menerapkan kerangka kerja Kabupaten/Kota HAM, yakni Khaliq Arief, Bupati Wonosobo2005 – 2015 dan Suyoto,Bupati Bojonegoro 2008 – 2018.

Khaliq menyatakan bahwa hakasasi manusia adalah sebuah Konsep besar dan berat yang harus diterjemahkansecara sederhana khususnya bagi pemerintah daerah. Konsep Human rights citymenjadi sebuah acuan untuk itu. Kholiq juga mengatakan “Human rights city adalah ketikaperadaban dibangun tidak selalu atas dasar ketentuan hukum, tetapi ataskesetaraan yang ambat laun akan menjadi sistem sosial yang menarik. Ketikarakyat punya inisiatif membangun basis komunitas yang lambat laun menjadi satuentitas yg sangat kuat hingga melakukan satu proses pembelajaran politik soalhak dan kewajiban warga Negara. Kholiq jugamencontohkan upaya membangun komunitas di Wonosobo yang berdampak pada upayamereka terlibat aktif dalam pembangunan di Wonosobo.

Sementara itu, Suyoto atau yang lebih dikenal dengan nama KangYoto menyatakan Bojonogero merupakan daerah yang penuh dengan konflik danpermasalahan. Konflik tanah, kemiskinan dan berbagai konflik mendasar lainnya.

Di akhir acara, disusun rekomendasi, yakniKomnas HAMdalam hal ini Bagian Dukungan Penyuluhanhendaknyamemperhatikanmasukan evaluasi dari para peserta, dan bahwa adanya praktik baik dan pembelajaran Kota/KabuatenHAM untuk menjadiperhatian bagi Komnas HAM dan INFID. (Yuli A)


Short link