Pertemuan itu terkait dengan kegiatan Festival Kabupaten/ Kota HAM yang akan dilaksanakan pada 13-15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Deputi V KSP Jaleswari Pramodha Wardani dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, serta staf kedua lembaga.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, Komnas HAM bekerjasama dengan INFID terus memperluas sebaran kabupaten/kota yang mengarusutamakan HAM dalam pengelolaan daerahnya, yang disebut sebagai Kabupaten/ Kota HAM. “Percepatan dan perluasan Kabupaten/Kota HAM kepada seluruh kabupaten/ kota di Indonesia akan semakin baik, dan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu,” kata Taufan.

Beka Ulung Hapsara menambahkan, bahwa tema besar Festival HAM 2018 adalah “Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”.

“Intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan merupakan salah satu latar belakang mengapa Festival HAM 2018 ini dilaksanakan. Lemahnya respon negara dan lemahnya penegakan hukum serta tren global terkait intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan merupakan penyebab maraknya tindakan intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan di Indonesia,” papar Beka.

Tindakan ini, lanjut Beka, mengakibatkan munculnya konflik sosial, berkurangnya rasa aman, dan mengancam persatuan serta kesatuan bangsa. Festival HAM dengan mengarusutamakan Kabupaten/ Kota HAM adalah salah satu upaya untuk meredam tindakan intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan.

Sedangkan Sugeng Bahagijo menyampaikan, beberapa kabupaten/ kota yang telah bersama-sama INFID dan Komnas HAM mengembangkan Kabupaten/Kota HAM di daerahnya, telah berbagi praktik baik di level internasional, seperti World Human Rights Cities Forum di Gwangju dan di Markas Besar PBB di Jenewa.

Menanggapi pemaparan dari Komnas HAM dan INFID, Moeldoko menyampaikan bahwa ia sangat menyambut baik kegiatan ini, terutama dengan tema yang sangat faktual dengan kondisi Indonesia saat ini.

“Kami berharap dengan tema yang baik ini semoga dapat menjawab persoalan-persoalan di Indonesia saat ini seperti eksklusivitas dan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan pandangan politik. Saat ini diperlukan pengembangan metode/model yang lebih baik dan menarik untuk mempromosikan HAM, salah satunya dengan kegiatan Festival HAM ini,” ujar Moeldoko.

Dalam pertemuan, Jaleswari Pramodhawardhani membacakan kesimpulan bahwa KSP siap memberikan dukungan dan sangat terbuka terhadap Festival HAM Kabupaten/Kota HAM 2018.

“Kantor Staf Presiden akan mendorong dan mengupayakan kehadiran Presiden Joko Widodo pada Festival ini, serta akan diadakan MOU bersama antara Komnas HAM, INFID, KSP, dan Pemprov Jawa Tengah, dalam upaya untuk mengarusutamakan Kabupaten/ Kota HAM terutama dalam menyukseskan Festival HAM Kabupaten/ Kota HAM 2018,” ujar Jaleswari. (Sri Rahayu)