Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen bersama Komnas HAM khususnya pada Subkomisi Pemajuan HAM untuk menerapkan Sekolah Ramah HAM di wilayah Jawa Barat. Komitmen itu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Selasa (28/8) di Bandung.
Di dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan bekerjasama mendorong adanya pilot project transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan karakter di Jawa Barat.
Hal yang melatarbelakangi kerjasama tersebut adalah tingginya kekerasan di sekolah dalam berbagai bentuknya, khususnya yang terjadi di Jawa Barat.
Hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Drs Husen R Hasan M. Pd, para guru di kota Bandung dan sekitarnya, serta pejabat struktural dan para penyuluh Komnas HAM.
Beka Ulung Hapsara dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama segera disiapkan kegiatan kerjasama oleh kedua belah pihak.
Sedangkan Husen Hasan mewakili Kadinas Pendidikan Provinsi Jabar menyampaikan apresiasi dan kesiapan untuk mengimplementasikan kerjasama ini. "Setiap tindakan guru harus terukur dan diniatkan untuk mendidik, hal ini sudah ada ketentuannya," ujarnya.
Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama adalah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ketua Komnas HAM dan Gubernur Jawa Barat pada Mei 2018, untuk memajukan dan menegakkan HAM di wilayah Jawa Barat.
Setelah diadakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibahas dan diidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan berikut kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak.
Setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama, diselenggarakan seminar tentang "Identifikasi Pelanggaran HAM di Sekolah dan Solusinya" yang diikuti para tenaga pendidik di wilayah Jabar. (MDH)
Short link
