Kabar Latuharary

Komnas HAM Kunjungi Pemprov Sumbar

Latuharhary – Ketua Komnas HAM, Ahmad TaufanDamanik, didampingi Sekretaris Jenderal Komnas HAM melakukan kunjungan ke KantorGubernur Sumatera Barat di Padang pada Kamis, 14 Februari 2019.

Kunjunganini dilakukan karena Pemprov Sumbar dinilai telah berhasil dalam mengelolapemerintahannya sehingga dijalankan berlandaskan penghormatan terhadap HAM.

“KomnasHAM dan Pemprov Sumbar telah menjalin MoU pada 2012, kami harapkan kesepakatanini dapat berlanjut dalam beberapa tahun ke depan untuk memudahkan kerja-kerjapemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Sumbar karena sejumlah persoalanmasih menjadi isu yang penting di kawasan ini,” katanya.

Padakesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM juga berupaya memastikan agar fasilitaskantor perwakilan Komnas HAM Sumbar dapat terus digunakan. Fasilitas kantor initelah diserahkan dan digunakan oleh kantor Perwakilan Komnas HAM di Sumbarsejak beberapa tahun lalu.  

Padakunjungan tersebut, delegasi Komnas HAM diterima langsung oleh Wakil GubernurSumbar, H. Nasrul Abit, karena Gubernur tengah tidak berada di tempat. NasrulAbit, pada kesempatan tersebut,  didampingioleh Kepala Kesbangpol Pemprov Sumbar.

H.Nasrul Abit mengatakan wajib hukumnya bagi pemda untuk memenuhi hak asasirakyatnya. “Pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanah bagi pemimpin, agarrakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, danlingkungan hidup,” tukasnya.

Menurutnya,di Sumatera Barat sejauh ini, semua agama telah mengedepankan toleransi. “Inibukan perkara mudah, membutuhkan kerja keras dari semua pihak terkait. Kerjabersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Melaluikerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Perludiketahui bahwa predikat ramah terhadap hak asasi manusia telah disematkan olehKemenkumham kepada Pemprov Sumbar. Provinsi ini telah memenuhi 6 (enam) indikatorsebagaimana ketentuan Permenkumham nomor 34 Tahun 2016 yaitu hak ataskesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak ataskependudukan, hak atas perumahan yang layak, serta hak atas lingkungan yangberkelanjutan. Sementara kriteria penilaian terhadap Kabupaten Kota diukurberdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.

SelainPemprov Sumbar, sebanyak 14 kabupaten dan kota di Sumbar juga menerimapenghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Peduli HAM. Penghargaan untuk kabupatendan kota dibagi ke dalam beberapa jenjang atau tingkatan kepedulian Pemdaterhadap HAM.

Diantarakabupaten atau kota yang mendapat predikat Peduli HAM adalah KabupatenSijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya,Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, KotaPayokumbuh, dan Kota Pariaman.

Sedangkanempat kabupaten atau kota lainnya yang menerima predikat Cukup Peduli HAMadalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, danKabupaten Limapuluh Kota. (ENS/EJ)

 

Short link