Kabar Latuharary

Koordinasi Komnas HAM dan Bappenas dalam Rangka Pemajuan HAM di Indonesia

Ketua KomnasHAM Ahmad Taufan Damanik bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta KepalaBiro Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM, secara khusus bertemu dengan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bpk. Prof. Bambang PS Brodjonegoro, PhD. dikantorBappenas. Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Hukum serta Direktur BidangHukum Bappenas, Dalam pertemuan  itu  KetuaKomnas HAM memaparkan dan menjelaskan tentang program dan capaian-capaianKomnas HAM baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Meskibeberapa tahun sebelumnya Komnas HAM mendapatkan catatan keuangan yang kurangbaik seperti LAKIP yang bernilai cukup, Laporan Keuangan yang Disclaimer serta mengalami berbagaikendala internal, namun pada tahun 2018 Komnas HAM terus berupaya untuk melakukanperubahan dan perbaikan, berkat pendampingan dan pembinaan dari BPKPserta komitmen dari semua Komisioner Komnas HAM, laporan kinerja dan laporankeuangan Komnas HAM di tahun 2018 menjadi lebih baik, yaitu Wajar DenganPengecualian (WDP). Tidak puas dengan nilai yang ada saat ini, Komnas HAM terusberupaya mengejar nilai yang lebih baik lagi, yakni Nilai LAKIP BB dan LaporanKeuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejalandengan upaya Reformasi Tata Kelola Lembaga, Komnas HAM terus berupaya meneguhkanposisi strategis dalam penanganan Hak Asasi Manusia, sekaligus mendorongPemerintah, Swasta dan Masyarakat mematuhi standar norma Hak Asasi Manusia.Saat ini berbagai kasus-kasus penting juga dapat diselesaikan dengan membangunkemitraan bersama dengan berbagai lembaga pemerintah, masyarakat sipil,perguruan tinggi dan media massa.

Ditingkat Internasional / Global Ketua Komnas HAM memaparkan bagaimana peranKomnas HAM dalam menyuarakan keberhasilanPenegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia melalui organisasi GANHRI (Global Allianceof National Human Rights Institution Forum), sementara di tingkat Asia Pasifik  KOMNAS HAM menjadi pendiri dan anggota Asia PacificForum for NHRIs (APF) serta di Asia Tenggara menjadi anggota South East AsiaNHRI Forum (SEANF) yang telah berperan dalam menyuarakan HAM di Asia dan AsiaTenggara terkait berbagai masalah seperti Stateless Persons, pengungsi,perdagangan manusia dan berbagai issu Hak Asasi Manusia lainnya.

Selain itujuga, Komnas HAM yang telah Terakreditasi A terus bekerja menangani isu HakAsasi Regional dan Internasional serta membantu masyarakat Indonesia yangberada di luar negeri yang membutuhkan dukungan.  Selanjutnya, Ketua Komnas HAM dan MenteriPPN/Kepala Bappenas berdiskusi tentang program-program yang dirancang olehKomnas HAM pada tahun anggaran 2020 s/d 5 (lima) tahun ke depan.

Ketua KomnasHAM menyampaikan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas bahwa capaian tersebutsebelumnya dapat terlaksana dengan penganggaran yang minimalis dan bahkan ada kegiatanyang tidak mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah. Menteri PPN/KepalaBappenas menyambut baik langkah maju Komnas HAM dan akan mengupayakan berbagaidukungan dari pemerintah terutama mengenai anggaran tahun 2020 dan selanjutnya.

Diskusi jugaberkembang ke topik kelembagaan strategis lainnya karena menurut Menteri,pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana caranya kelembagaan ataukomisi-komisi negara yang ada bisa efektif dan terintegrasi dalam suatukelembagaan yang lebih sederhana, namun unggul di dalam kinerja. Perubahankebijakan dan perundang-undangan juga diperlukan, namun pemerintah akan tetapberhati-hati menata keseluruhan Lembaga / Komisi Negara yang cukup banyakjumlahnya. Komnas HAM memang tetap dipandang sebagai satu Lembaga / Komisi yangpaling strategis, mengingat tantangan kemajuan dibidang Hak Asasi Manusiamutlak dibutuhkan.

Pada akhirpertemuan Ketua Komnas HAM memaparkan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenasbahwa Komnas HAM merupakan Lembaga Mandiri yang diperlukan oleh NegaraIndonesia dalam memajukan dan menegakkan pelaksanaan HAM, Selain di dalamNegeri Komnas HAM bukan lagi dianggap sebelah mata dalam dalam kiprahnya diDunia Internasional.

Short link