Kabar Latuharary

Lima Lembaga Negara Komitmen Dorong Perlindungan Hak Asasi Tahanan Imigrasi

Laturharhary – 5 (lima) lembaga negara yangterdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan(Komnas Perempuan), Ombusman Republik Indonesia (ORI), Komisi Perlindungan AnakIndonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatanganiPerjanjian Kerjasama (PKS) untuk bersama-sama melakukan upaya pengawasan danpencegahan penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi,atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempatterjadinya pencabutan kebebasan di rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasidi lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi di Gedung Komnas HAM Jakarta Pusatpada Selasa, 30 April 2019.

 

PKSini ditandatangani oleh perwakilan dari lima lembaga yaitu Sandrayati Moniaga(Komnas HAM), Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Putu Elvina (KPA), NinikRahayu (Ombudsman RI), Maneger Nasution (LPSK), dan Ronnie F. Sompie (DirekturJenderal Imigrasi).

 

"Kitaperlu melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan mendorongpemenuhan hak-hak tahanan di rumah detensi imigrasi (rudenim). Perjanjian inididasari pada mekanisme dan protokol yang telah diratifikasi," jelas WakilKetua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga usai penandatanganan PKS.

 

Halini penting karena menurutnya keterbatasan kuota rumah detensi imigrasi(rudenim) berpotensi menimbulkan problem sosial baru, terutama dalam pemenuhanhak-hak dasar manusia. Demi pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadapdeteni (tahanan) serta terpenuhinya hak-hak mereka, maka lima lembaga negara menyatakankomitmen bersama.

 

Sandraberharap, komitmen antarlembaga selain sebagai simbol kolaborasi strategis jugamemastikan tidak adanya kekerasan di tempat tercerabutnya kebebasan. Ke depan,lanjutnya, Komnas HAM akan memperluas kerjasama serupa dengan pihak Polri.

 

Padakesempatan yang sama, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie, menyatakanbahwa kendati kelima lembaga negara yang tergabung dalam Mekanisme NasionalPencegahan Penyiksaan tersebut mempunyai perspektif obyek berbeda, namun terikatpada satu kepentingan. "PKS sangat penting sebagai sarana pengawasan untukmenghindari penindasan atau merendahkan martabat orang yang ditempatkan dirudenim. Saya yakin kerjasama ini dapat menjembatani koordinasi dan komunikasidengan lima lembaga untuk menunjang tusi keimigrasian di rudenim dalam rangkapemenuhan HAM tahanan," kata Ronny.

 

DiIndonesia, lanjutnya, terdapat 13 rudenim detensi dan 125 ruang detensiimigrasi yang melekat di seluruh kantor imigrasi. Pihaknya menampung sekitar393 orang asing terkait masalah hukum keimigrasian. Ronny tak menampik potensikekerasan bisa terjadi karena daya tampung rudenim yang hanya 150 orang,rata-rata ditempati hingga 400 orang.

 

Parapencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai lebih dari 13 ribu orang.Ditjen Imigrasi menampung sekitar 7.000 orang di rudenim dan community house, sisanya berstatusmandiri. 

 

AnggotaOmbudsman RI Ninik Rahayu menegaskan, tugas dan fungsi lembaganya menerimalaporan tentang pelayanan publik di rudenim. "Kami ingin memastikanbersama bahwa di lapas dan imigrasi tak terjadi penyiksaan," cetusnya.

 

WakilKetua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengapresiasi pandangan terbuka dariDitjen Imigrasi. Pihaknya memperjuangkan nasib deteni perempuan yang rentansecara psikologis. "Lima lembaga negara ini memperbaiki kondisikeimigrasian. Indonesia bisa menjadi role model Asia karena punya kekuatanmoral dan politis di tengah mobilitas global migran yang memerlukanperlindungan global," urai Yuni.

 

Lebihlanjut, kolaborasi ini juga ditujukan untuk menghasilkan rekomendasiberdasarkan hasil temuan pemantauan dan pengawasan yang dirumuskan melaluidialog konstruktif. Sekaligus upaya tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara5 lembaga negara dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengawasan danPencegahan Penyiksaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatanganipada 27 April 2016 silam.

 

PKSini dibuat sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan 5 lembaganegara dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan, terutama terhadapsetiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan (deprivation of liberty) serta pemajuan,perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

 

Selamaperiode PKS ini, kelima lembaga negara akan melakukan kunjungan bersama dalamrangka pengawasan dan pemantauan di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang DetensiImigrasi. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan kapasitas sumber dayamanusia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal tersebut sesuai tugasdan fungsinya menangani deteni melalui berbagai kegiatan seperti dialogkonstruktif dan pelatihan, perumusan rekomendasi, dan diseminasi. (IW/ ENS)

 

Short link