Kabar Latuharary

Penerapan Prinsip HAM dalam RUU Penyadapan

Latuharhary – Komnas HAM menyampaikanrekomendasinya atas materi RUU Penyadapan yang saat ini sedang dibahas oleh DPRRI bersama pemerintah, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung KomnasHAM Menteng Jakarta, pada Selasa (9/7/2019).  

Rekomendasi dirumuskan oleh Komnas HAMsetelah dilakukan pengkajian dan penelitian atas materi RUU tersebut. Rekomendasiini disampaikan kepada para jurnalis yang hadir secara langsung oleh dan Hairansyah(Wakil Ketua Bidang Internal) dan M. Choirul Anam (Komisioner Pengkajian danPenelitian).  

Pada kesempatan tersebut Hairansyahmengungkapkan bahwa hampir seluruh lembaga di Indonesia memiliki kewenanganuntuk melakukan penyadapan, namun undang-undang tentang penyadapan sendiribelum ada sehingga Komnas HAM harus melakukan pengkajian terhadap RUU tersebut.

“Pencermatan yang kami lakukan adalahterkait istilah penyadapan, jangka waktu penyadapan, lembaga yang berwenangmelakukan penyadapan, penayangan/ penyampaian hasil penyadapan, perlindungandan pemulihan bagi privasi, dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh eksekutifdan yudikatif terhadap hasil penyadapan”, papar Hairansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Choirul Anammenyampaikan bahwa RUU penyadapan penting untuk dibuat karena dalam prosesnyaakan bersinggungan dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia. “Kami jugamenyarankan agar DPR RI dapat memastikan seluruh muatan materi yang diatur RUU dapatmencerminkan prinsip dan instrumen hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkandalam regulasi baik nasional dan internasional”, ujar Anam.

Lebih lanjut Anam menyampaikan,setidaknya ada tiga prinsip penting yang harus diperhatikan dalam prosespembuatan RUU Penyadapan. “Prinsip utama yaitu tidak boleh ada diskriminasiantar penyelenggara penyadapan dalam konteks penegakan hukum. Kedua tatakelolanya, dalam hal ini penyidik harus langsung ke pengadilan. Ketigasyaratnya, cukup identitas dan substansi informasi yang dicari dalam penyadapanitu tidak perlu”, paparnya.

Pada akhir paparannya,  Anammenegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum penting adanya pengaturan bagipara penyelenggara penegak hukum khususnya dalam melakukan penyadapan. “Prinsip– prinsip yang sudah ada tersebut harus diperhatikan, sebab kalau tidak, dikhawatirkanakan melampaui batas kewenangan, menerobos banyak hal dan itu yang tidakboleh”, pungkas Anam. (Niken/ ENS)

Short link